Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengklarifikasi bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di hadapan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa, Widarto menekankan pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program agar pelaksanaannya efektif dan memenuhi sasaran yang diharapkan masyarakat.
Pernyataan di Depan Aksi Mahasiswa
Bertempat di bundaran depan Gedung DPRD Jember, pada Senin (15/6/2026), Widarto bertemu dengan massa aksi yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Jember. Dalam kesempatan itu, ia menyatakan DPRD Jember terbuka untuk menerima masukan serta kritik dari pihak mana pun terkait pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.
Widarto menekankan bahwa walaupun ia mendukung program pemerintah, hal tersebut tidak menghalangi evaluasi yang bersifat objektif. Menurutnya, setiap program yang menggunakan dana publik harus diawasi dengan baik untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Pentingnya Pengawasan dan Evaluasi
Widarto juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tetap diperlukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan dan tidak menimbulkan masalah saat diimplementasikan di lapangan. Ia menekankan, “Dukungan terhadap program nasional harus dibarengi evaluasi yang objektif.”
Di kesempatan yang sama, Widarto membahas kondisi ekonomi yang menjadi perhatian berbagai kalangan. Ia menilai penting untuk menyelaraskan pelaksanaan program prioritas pemerintah dengan kondisi fiskal dan kebutuhan riil masyarakat saat ini.
Aspirasi Mahasiswa dan Tindakan DPRD
Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Jember itu mengusung beberapa tuntutan, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis, serta perhatian terhadap pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), lonjakan harga kebutuhan pokok, hingga berbagai persoalan ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Para demonstran juga menekankan pentingnya menjaga batas kewenangan institusi sipil dan aparat negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai respons terhadap aspirasi ini, unsur pimpinan DPRD Jember menerima aspirasi yang disampaikan oleh massa dan menandatangani dokumen tuntutan untuk diteruskan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Widarto menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi representasi dan pengawasan, dengan memastikan setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan secara konstitusional mendapatkan perhatian serius dan bisa ditindaklanjuti. “Yang terpenting adalah bagaimana aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan menjadi bahan evaluasi bersama dalam penyelenggaraan program-program yang menyangkut kepentingan publik,” ungkapnya.
Sebagai langkah lanjutan, diharapkan DPRD Jember dapat terus bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas program-program yang ada, demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
