Jakarta, Maret.id — Massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Kembali (BEM UBK) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Bank Syariah Indonesia (BSI), menyusul kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang sedang melaksanakan kunjungan kenegaraan bersama Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, beserta Ibu Negara.
Aspirasi Mahasiswa Terkait Korupsi
Awalnya, massa berencana untuk menggelar demonstrasi di sekitar Monumen Nasional (Monas), namun pengamanan ketat akibat adanya tamu kenegaraan memaksa mereka untuk berpindah lokasi. Pihak kepolisian menghalangi massa dengan pagar besi yang terpasang di ruas jalan yang mengarah ke kawasan Monas. Ketua BEM UBK, Kurnia Arya Satya, menegaskan bahwa aksi ini dilakukan untuk menyuarakan tuntutan dan mewakili suara masyarakat yang merasa terpinggirkan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa bendera serta poster yang memuat berbagai isu penting yang dihadapi Indonesia saat ini. Salah satu isu utama yang diangkat adalah praktik korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermasalah.
Tuntutan untuk Evaluasi Program MBG
“Kami minta agar program ini segera dihentikan. Jangan sampai di era pemerintahan Prabowo, masyarakat kehilangan kepercayaan,” kata Arya dengan tegas. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut justru berpotensi memicu terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan masyarakat.
Arya juga menggarisbawahi pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan saat ini. “Jika memungkinkan, kami meminta agar program Makan Bergizi Gratis ini dihentikan sepenuhnya,” tandasnya, menekankan urgensi dari masalah tersebut.
Tangapan Pemerintah Terhadap Aksi
Sementara itu, tanggapan dari pihak pemerintahan mengenai kritik tersebut belum muncul secara langsung. Namun, perhatian publik terhadap aksi demonstrasi ini mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap sejumlah program sosial yang berjalan. Dari berbagai penjuru, masyarakat menunggu tindakan dari pemerintah untuk menanggapi isu-isu yang diangkat dalam aksi tersebut, serta keseriusan dalam menangani masalah korupsi di tubuh pemerintahan.
Aksi yang berlangsung damai ini menjadi bagian dari dinamika politik yang semakin kompleks di Indonesia, di mana suara mahasiswa dan masyarakat sipil semakin penting dalam memberikan dorongan bagi perbaikan kebijakan publik.
