Jakarta, Maret.id — Ketua Komite Penggerak Nasional (KPN) Jejaring Penggerak Agraria dan Kaum Tani Hutan Indonesia (JAGATANI), Maslam Danuri, menilai pentingnya melihat peristiwa demonstrasi mahasiswa dari dua perspektif yang sama-sama krusial. Pertama, hak mahasiswa untuk menyampaikan kritik; kedua, keterbukaan pemerintah dalam menerima aspirasi publik.
Peran Mahasiswa dalam Masyarakat
Maslam menyatakan bahwa aksi mahasiswa seharusnya tidak hanya dianggap sebagai kericuhan. Hal tersebut merupakan bentuk kegelisahan terhadap berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat. “Mahasiswa hadir membawa kegelisahan para petani kecil, buruh tani, dan masyarakat adat yang hari ini ruang hidupnya terancam oleh berbagai proyek oligarki serta alih fungsi lahan skala besar, termasuk di wilayah Papua,” ungkap Maslam dalam keterangan pers yang diterima pada Selasa, 16 Juni 2026.
Ia menegaskan pentingnya kampus sebagai ruang yang merdeka untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik. Menurutnya, tuntutan mahasiswa terkait transparansi kebijakan agraria, tata ruang, dan pengentasan kemiskinan adalah bentuk kontrol sosial yang sah dalam kerangka negara demokrasi.
Apreciation for Government’s Openness
Di sisi lain, JAGATANI juga mengapresiasi sikap para pejabat pemerintah yang hadir dalam forum tersebut, seperti Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko. Maslam menilai keputusan para pejabat untuk menemui massa aksi secara langsung menunjukkan komitmen pemerintah untuk terbuka terhadap kritik.
“Langkah para pejabat yang memilih untuk tidak mengamankan diri, melainkan turun ke jalan dan bahkan duduk bersila di atas aspal demi menemui demonstran, adalah preseden baik dalam budaya politik kita,” ujarnya.
Pentingnya Dialog Konstruktif
Maslam juga mencatat bahwa ketegangan yang terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan masih adanya sumbatan komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah yang perlu segera diatasi. Persoalan pertanian dan reforma agraria, menurutnya, tidak akan terpecahkan jika energi bangsa terjebak dalam polarisasi yang negatif.
“Ada energi luar biasa dari kedua belah pihak: mahasiswa yang memiliki gairah untuk membela rakyat dan pemerintah yang menunjukkan komitmen nyata untuk membuka diri dan mendengar,” jelas Maslam, aktivis asal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oleh karena itu, ia mendorong agar momen ini dijadikan titik awal untuk dialog yang lebih konstruktif melalui forum audiensi berbasis data dan solusi.
“Pemerintah harus menjawab kritik tajam mahasiswa dengan kebijakan nyata yang melindungi tanah pangan petani kecil. Sebaliknya, mahasiswa juga diharapkan untuk mengawal jalannya pemerintahan dengan argumen dan solusi alternatif yang konstruktif di meja dialog formal demi kemandirian pangan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuh Maslam.
