BEM Bersatu Bongkar Tiyo Ardianto Terhubung dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar!
Jakarta, Maret.id — Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, mengungkapkan adanya indikasi kuat infilitrasi politik dalam gerakan mahasiswa yang berkembang saat ini. Dugaan tersebut muncul seiring dengan aliran fasilitas dan kehadiran sejumlah tokoh politik di lapangan.
Indikasi Keterlibatan Politisi
” Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu,” ungkap Rahmat dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 16 Juni 2026. Rahmat mengungkapkan bahwa Tiyo tertangkap menggunakan fasilitas mewah berupa mobil Fortuner yang diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni.
Siti Nuraeni yang diketahui merupakan adik dari Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, merupakan besan dari Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa. Jenderal Andhika Perkasa dikenal sebagai salah satu tokoh kunci dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 lalu.
Kehadiran Politisi di Aksi Mahasiswa
“Dugaan ini semakin diperkuat dengan kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” tambah Rahmat. Selain itu, BEM Bersatu juga mencatat adanya jejak kedekatan Tiyo Ardianto dengan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso dalam sebuah acara di Bandung.
Tiyo dan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso diketahui hadir dalam forum Dialog Nasional Kebangsaan yang sama, bersama sejumlah tokoh oposisi lainnya seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, serta dr. Tifa. Kehadiran aktor-aktor tersebut menunjukkan adanya jejaring terorganisir di balik layar gerakan tersebut.
Penolakan terhadap Program MBG
Melihat fakta-fakta tersebut, Rahmat sangat menyayangkan arah gerakan mahasiswa yang dipimpin oleh Tiyo. Menurutnya, fokus mahasiswa seharusnya lebih diarahkan pada isu-isu yang menjadi urgensi utama masyarakat, bukannya menolak Program MBG yang berdampak langsung terhadap perbaikan gizi dan kesejahteraan rakyat.
“Kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Sementara itu, Program MBG yang memiliki dampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meskipun perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” tuturnya.
