Mahasiswa Berhak Menolak, Namun Wajib Berdialog untuk Perubahan!

Jakarta, Maret.id — Kericuhan terjadi dalam forum diskusi Total Politik bertajuk “Kopdar Bareng Mas Dar” yang mengangkat tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia.” Acara ini dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko.
Tanggapan terhadap Peristiwa Kericuhan
Di media sosial, narasi mengenai persekusi terhadap para narasumber berkembang pesat. Penolakan terutama mengarah kepada Budiman Sudjatmiko, yang dianggap oleh sebagian mahasiswa telah meninggalkan perjuangan yang selama ini diemban.
Menanggapi situasi ini, Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia, mengemukakan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam sebuah sistem demokrasi. “Seperti yang kita tahu, dalam ruang demokrasi, semua orang punya pikiran berbeda, pendapat berbeda, narasi berbeda, dan diskursus berbeda. Itu boleh. Yang paling penting adalah tidak saling mengganggu satu sama lain,” ujarnya melalui kanal YouTube miliknya pada Rabu, 17 Juni 2026.
Empati terhadap Mahasiswa
Adiprayitno memahami kekecewaan dan kemarahan yang dirasakan oleh sebagian mahasiswa terkait sejumlah isu yang tengah hangat diperbincangkan, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi ekonomi, hingga isu penggusuran lahan. “Saya juga memahami aktivis mahasiswa dan adik-adik mahasiswa di UGM yang hatinya mendidih, marah, dan tidak percaya dengan sejumlah isu yang terjadi,” imbuhnya.
Dia juga mengingatkan agar ekspresi ketidaksetujuan tidak dipraktikkan dengan cara yang berpotensi menyalahi prinsip-prinsip demokrasi. “Jika ada pihak yang tidak setuju dengan suatu forum diskusi, masih banyak cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan sikap tanpa harus mengganggu jalannya acara,” katanya.
Pentingnya Dialog Terbuka
Menurut Adi, pihak yang tidak sepakat dapat memilih untuk tidak hadir atau mengadakan acara tandingan, alih-alih mengganggu. Ia menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan politik masing-masing. Oleh karena itu, ruang dialog dan diskusi terbuka diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan kritik serta menguji argumentasi secara substantif.
“Pilihan politik itu ada pada siapa pun. Tapi sebisa mungkin hindari tindakan yang mengarah kepada anti-demokrasi dan anti-dialog. Hati boleh panas, pikiran boleh marah, dan semua orang mungkin merasa tidak puas dengan kondisi saat ini,” tuturnya. Dia menambahkan bahwa dalam forum diskusi yang berlangsung secara terbuka, sebaiknya digunakan untuk berbagi berbagai data serta menunjukkan kelemahan yang signifikan dari permasalahan yang ada.
Penghormatan terhadap perbedaan dan proses demokrasi yang sehat diharapkan agar tetap terjaga di tengah perbedaan pandangan yang terjadi dalam masyarakat.





