Politik

BGN Terapkan Sistem Grading SPPG, Insentif Kinerja Ditetapkan Secara Ketat!

Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan di Satuan Penanggulangan Pangan dan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil seiring dengan perluasan program yang kini telah menjangkau sekitar 63 juta penerima manfaat melalui 28 ribu SPPG yang tersebar di berbagai daerah.

Fokus pada Peningkatan Kualitas

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa fokus pemerintah saat ini bukan menambah jumlah SPPG baru, melainkan memperkuat layanan yang telah ada. Kebijakan ini diambil dengan keputusan moratorium pembangunan SPPG baru sementara evaluasi dan penataan ulang sistem yang ada dilakukan.

“Yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional,” ujar Qodari dalam keterangan pers, Rabu, 17 Juni 2026. Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.

Grading untuk Kualitas SPPG

Dalam upaya memperbaiki kinerja, Badan Gizi Nasional (BGN) akan menerapkan sistem grading atau pengelompokan berdasarkan kualitas masing-masing SPPG. Mekanisme ini akan mengevaluasi setiap unit layanan, yang kemudian akan dikelompokkan ke dalam kategori yang berpengaruh langsung terhadap insentif yang diterima.

“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C,” jelas Qodari. Sistem grading ini diharapkan dapat mendorong SPPG untuk meningkatkan kinerja mereka agar mendapatkan insentif yang lebih baik.

Peningkatan Pengawasan dan Efisiensi

Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap aspek operasional SPPG. Hal ini mencakup kelayakan fasilitas, pemenuhan standar operasional, proses pengolahan makanan, hingga penerapan kesehatan dan kebersihan yang ketat.

“Setelah jaringan layanan MBG berkembang pesat, prioritas pemerintah kini beralih pada peningkatan mutu dan efisiensi,” kata Qodari. Ia menekankan bahwa fokus saat ini adalah pada kualitas, bukan lagi kuantitas. “Selain kualitas SPPG, ke depan juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi,” pungkasnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button