Jakarta, Maret.id — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi kritik dari mahasiswa dengan menilai bahwa pemerintah perlu mengevaluasi sosialisasi program-program strategis nasional, terutama di kalangan kampus. Kritik tersebut dianggap sebagai pesan penting tentang kurangnya komunikasi mengenai program ketahanan pangan, pembangunan generasi unggul, dan penguatan perekonomian rakyat di antara mahasiswa.
Wakil Ketua Umum PKB, Faisol Riza, dalam keterangan persnya pada Rabu, 17 Juni 2026, mengatakan bahwa kritik terhadap program Mobilisasi Pangan Bersama (MBG) dan Konservasi Danau dan Pengelolaan Sumber Daya Air (KDMP) menunjukkan bahwa selama ini program pemerintah belum tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Strategi Pembangunan Nasional
Faisol menjelaskan bahwa program MBG dan KDMP merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. PKB percaya bahwa program-program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui MBG yang dirancang untuk mendukung tumbuh kembang anak serta mencetak generasi unggul di masa depan.
“Mahasiswa memiliki peran yang sangat krusial dalam mengawal demokrasi. Kami yakin bahwa mahasiswa dapat memahami substansi program pemerintah sebagai kebutuhan bersama saat ini,” tambah Faisol, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian Kabknet Merah Putih. Aligning with this sentiment, partai tersebut tidak mengabaikan laporan mengenai adanya penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program-program pemerintah.
Pengawasan dan Akuntabilitas
“Dari sisi tata kelola dan teknokrasinya tentu banyak pembenahan yang perlu dilakukan. Penahanan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu membuktikan bahwa pemerintah berkomitmen pada hukum. Kami akan terus mengawasi dan memastikan pelaksanaan program sesuai dengan hukum,” jelasnya dengan tegas. Sebagai langkah konkret, DPP PKB mendorong seluruh DPC dan DPW untuk aktif berdialog dengan mahasiswa di kampus setempat. Dialog ini diharapkan menjadi ruang untuk pertukaran ide serta sarana untuk menjelaskan tujuan dan manfaat program pemerintah.
“Sebagai bagian dari koalisi pemerintah, PKB memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara substansial program-program prioritas Presiden Prabowo,” tegas Faisol Riza. Diskusi produktif dianggap penting untuk menciptakan pemahaman yang sama terkait situasi yang dihadapi bangsa, baik di dalam maupun luar negeri. Melalui dialog tersebut, diharapkan akan terjalin kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada.
Pentingnya Diskusi Terbuka
Faisol mengimbau akan pentingnya mengadakan diskusi terbuka yang memungkinkan publik memberikan masukan untuk perbaikan program-program prioritas pemerintah. “Kami yakin generasi Z, yang kini banyak berstatus mahasiswa, memiliki pandangan konstruktif yang sangat berharga bagi penyempurnaan pelaksanaan program-program tersebut,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Faisol Riza mengingatkan bahwa perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah hal yang wajar dan perlu dihormati. Namun, ia menekankan bahwa menjaga persatuan nasional adalah kunci agar bangsa Indonesia dapat bersatu menghadapi berbagai tantangan yang akan datang di masa depan.
