Jakarta, Maret.id — Ketua Umum DPN Solidaritas Pemuda Desa, Fadli Rumakefing, menekankan pentingnya respons cepat Gibran Rakabuming Raka terhadap kritik mahasiswa terkait sejumlah kebijakan pemerintah. Ia menyatakan bahwa sikap ini mencerminkan praktik nyata dari listening leadership atau kepemimpinan yang mendengarkan.
Dialog Antara Mahasiswa dan Pemerintah
Fadli menyebutkan, penerimaan mahasiswa oleh Wakil Presiden Gibran bukanlah sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Proses ini memungkinkan pertukaran gagasan, kritik, dan masukan dari kalangan milenial kepada pemimpin negara.
Dalam konteks era digital saat ini, Fadli menilai bahwa publik dan generasi muda menginginkan sosok pemimpin yang hadir, mudah dijangkau, serta responsif terhadap dinamika yang terjadi di akar rumput. Hal ini menjadi penting agar masyarakat merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Kepemimpinan yang Responsif
Sikap yang ditunjukkan oleh Gibran, yang sebelumnya menjabat sebagai Walikota Solo, menurut Fadli, mengedepankan kemampuan mendengar sebagai unsur vital dalam tata kelola pemerintahan masa kini. Seorang pemimpin tidak hanya berkewajiban menyampaikan program kepada masyarakat, tetapi juga bersedia mendengar langsung aspirasi, kritik, dan keluhan yang berkembang di lapangan.
Fadli mengingatkan, di dalam iklim demokrasi yang sehat, aksi dan kritik yang dilontarkan oleh mahasiswa adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari kontrol sosial. Menurutnya, langkah Wakil Presiden untuk menyambut mahasiswa menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap hak warga negara untuk menyampaikan pendapat.
Pentingnya Dialog Terbuka
“Dalam konteks demokrasi, kritik tidak boleh dipandang sebagai ancaman, tetapi justru penting untuk proses evaluasi dan perbaikan kebijakan publik,” ujar Fadli. Ia berharap pendekatan inklusif yang ditunjukkan oleh pemerintah dapat terus dipertahankan untuk menjaga stabilitas politik dan sosial tanpa membungkam suara-suara kritis dari elemen masyarakat sipil.
“Hubungan antara negara dan masyarakat seharusnya tidak dibangun melalui konfrontasi. Dialog yang terbuka dan setara adalah fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga kualitas demokrasi,” pungkasnya.
