Jakarta, Maret.id — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memasukkan rencana penerapan e-voting ke dalam kerangka anggaran kerja (KAK) untuk tahun 2027. Anggaran yang diperlukan untuk implementasi sistem pemungutan suara elektronik ini mencapai sekitar Rp12,5 miliar.
Afifuddin menyatakan, “Pergerakan kebutuhan kita itu (untuk penerapan e-voting) mencapai sekitar Rp12.500.000.000.” Dalam laporan yang disampaikan melalui siaran ulang YouTube, ketua yang biasa disapa Cak Afif ini menjelaskan bahwa penerapan e-voting tidak akan dilakukan secara nasional dalam waktu dekat, melainkan akan difokuskan pada pemungutan suara untuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.
Diskusi dan Regulasi e-Voting
Menurut Afif, penerapan e-voting masih memerlukan pembahasan mendalam dan pengaturan dalam undang-undang. “E-voting misalnya untuk Pemilu 2029 di luar negeri,” jelasnya. Rencana ini diambil berdasarkan pengalaman dari Pemilu Serentak 2024, di mana beberapa tantangan muncul akibat sistem pemungutan suara yang masih manual.
Ketua KPU RI mengingatkan bahwa pada Pemilu 2024 terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara melalui metode pos di Malaysia. Kasus tersebut berujung pada pemungutan suara ulang (PSU) setelah terbukti ada kertas suara yang dicoblos oleh petugas ad-hoc KPU. “Ini sebagai refleksi bagi kami, Bapak-Ibu sekalian, Pemilu di luar negeri,” tuturnya.
Pelajaran dari Pemilu Sebelumnya
Afif juga mencatat bahwa pada pemilu sebelumnya terdapat masalah serupa, meskipun tidak persis sama. “Pada intinya, berangkat dari refleksi kami di KPU, dan tentu pembelajaran kita semua, kami ingin pelaksanaan pemilu lebih baik dari yang sudah-sudah,” ungkapannya menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem pemungutan suara ke depan.
Rencana untuk menerapkan e-voting, menurut Afif, adalah langkah strategis untuk menghindari kesalahan yang terjadi di masa lalu. Dengan pengalaman yang ada, ia berharap sistem baru ini dapat memberikan kemudahan dan keakuratan bagi pemilih, terutama yang berada di luar negeri saat menghadapi tantangan geografis.
Komitmen KPU untuk Pemilu yang Lebih Baik
KPU RI berupaya keras untuk memastikan bahwa pemilihan umum di masa depan berjalan lebih lancar dan transparan. Penerapan e-voting dirasakan sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini ada, terutama bagi WNI yang terpaksa mengikuti pemilu dari luar negeri.
“Saya rasa ini adalah langkah yang tepat agar pemilu kita lebih terjaga integritas dan keamanannya,” tutup Afif, menegaskan pentingnya upaya kolektif untuk terus memperbaiki proses demokrasi di Indonesia.
