Jakarta, Maret.id — Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya tidak terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang belakangan ini terjadi di berbagai daerah. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons spekulasi yang mengaitkan PDI Perjuangan dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh segelintir kelompok mahasiswa.
PDI Perjuangan Hormati Independensi Mahasiswa
Said Abdullah mengungkapkan bahwa sesuai dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, partainya selalu menghormati independensi gerakan mahasiswa. Dia menjelaskan bahwa hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di ruang publik harus didukung, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk partai politik.
“Dipastikan, PDI Perjuangan sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum tidak ada keterlibatan sama sekali dalam berbagai demonstrasi, baik yang lalu maupun aksi adik-adik mahasiswa baru-baru ini,” tegas Said dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kritik Mahasiswa Sebagai Dinamika Demokrasi
Said menilai bahwa tindakan kritik yang dilakukan mahasiswa merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang perlu diterima dengan baik oleh pemerintah. Dia menyatakan bahwa meskipun pemerintah telah memberikan respons terhadap kritik yang ada, tantangannya terletak pada bagaimana komunikasinya dapat dipahami oleh publik secara efektif.
“Pada dasarnya, pemerintah sudah merespons, cuma tidak tahu siapa yang mengomunikasikan ini ke publik,” ungkapnya.
PEDULI terhadap aspirasi mahasiswa, PDI Perjuangan menyerukan kepada pemerintah untuk lebih terbuka dan arif dalam menyikapi masukan dari masyarakat. Menurut Said, pemerintah seharusnya menjadi pendengar yang baik sehingga keinginan masyarakat dapat ditransformasikan menjadi kebijakan yang relevan.
Perbaikan dan Ruang Dialog yang Sehat
Said juga menyadari adanya beberapa kebijakan pemerintah yang masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal tata kelola program. Dia mencatat bahwa langkah-langkah perbaikan melalui evaluasi dan konsolidasi internal telah dimulai.
“Ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat harus terus dijaga sebagai bagian dari penguatan demokrasi,” paparnya.
Dalam konteks ini, perbedaan pandangan yang muncul di ruang publik diharapkan dapat menjadi energi positif untuk memperbaiki kualitas kebijakan serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. “Siapa pun yang berdemonstrasi, sepanjang dilakukan secara damai dan menyampaikan aspirasi dengan baik, itu adalah hak yang dijamin konstitusi dan harus dihormati,” tegas Said.
Dengan menanggapi kritik publik dan menjaga komunikasi yang baik, diharapkan pemerintah dapat menjawab kebutuhan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.
