Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran Kemensos untuk Tingkatkan Kesejahteraan!
Jakarta, Maret.id — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau sering disebut Gus Ipul, menjelaskan tentang tambahan anggaran yang diajukan oleh kementeriannya untuk mendukung pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam keterangan yang dirilis oleh Kementerian Sosial, Gus Ipul menegaskan bahwa proposal tersebut mencakup tiga mandat utama yang harus diwujudkan.
Target Utama RPJMN 2025-2029
Gus Ipul mengungkapkan ada tiga target penting dalam RPJMN, yakni menurunkan kemiskinan ekstrem di bawah 0,5 persen pada tahun 2026, mengurangi tingkat kemiskinan nasional menjadi antara 4,5 hingga 5 persen pada tahun 2029, serta graduasi sebanyak 1,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per tahun hingga tahun 2029. Ia mencatat bahwa pagu indikatif Kementerian Sosial untuk tahun 2027 adalah sebesar Rp84,71 triliun, namun jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi seluruh mandat RPJMN.
Kesenjangan Anggaran dan Kebutuhan Riil
Gus Ipul menyatakan adanya kesenjangan nyata antara kebutuhan riil dan anggaran yang tersedia. Dalam Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), pagu anggaran hanya mampu membiayai 10 ribu kepala keluarga, sementara target RPJMN mewajibkan sekitar 390 ribu penerima manfaat setiap tahunnya. Selain itu, untuk pagu Sekolah Rakyat yang mencapai Rp4,9 triliun, terdapat kekurangan sebesar Rp3,64 triliun yang diperlukan untuk mendukung lebih dari 100 ribu siswa pada tahun 2027.
Alokasi untuk Layanan Lansia dan Penyandang Disabilitas
Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan keprihatinan terkait alokasi anggaran untuk layanan lansia dan penyandang disabilitas. Ia menggarisbawahi bahwa anggaran untuk 1,46 juta lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dalam kondisi miskin belum teralokasikan. Hal ini berpotensi mengurangi akses mereka terhadap bantuan langsung yang berkelanjutan.
“Total gap yang kami usulkan untuk dipenuhi adalah Rp22.488.964.541.000 atau sekitar Rp22,49 triliun. Jika disetujui, total anggaran Kementerian Sosial pada tahun 2027 akan mencapai Rp107,20 triliun,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan dukungannya dan mengonfirmasi bahwa Komisi VIII DPR RI telah menyetujui usulan tambahan anggaran untuk tahun 2027 dari Kementerian Sosial. “DPR RI dapat menyetujui pagu indikatif anggaran tahun 2027 dan usulan tambahan anggaran tahun 2027 dari Kementerian Sosial,” kata Marwan, menutup rapat dengan optimisme untuk kemajuan program-program sosial di Indonesia.
