Jakarta, Maret.id — Pengamat politik Adi Prayitno menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa yang muncul belakangan ini tidak hanya berfokus pada isu politik, tetapi juga berhubungan erat dengan kondisi ekonomi nasional, terutama harapan agar nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dapat menguat. Tuntutan ini menggambarkan ketidakpuasan mahasiswa terhadap berbagai aspek pengelolaan ekonomi yang dinilai kurang efektif.
Program Makan Bergizi Gratis dalam Sorotan
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti program-program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dalam sejumlah aksi, muncul desakan agar kedua program tersebut dihentikan, yang menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan mahasiswa terhadap efektivitas program-program tersebut.
Menurut Adi, penghentian program MBG sangat sulit dilakukan karena program ini merupakan salah satu janji politik utama dari Presiden Prabowo Subianto yang menjadi bagian dari prioritas pemerintah saat ini. “Rasanya memang harus ada kompromi, MBG dianggap sebagai janji politik Presiden Prabowo. Begitu juga program-program prioritas pemerintah lainnya,” katanya dalam sebuah diskusi di kanal Youtube, Kamis, 18 Juni 2026.
Evaluasi Program dan Tanggapan Publik
Meskipun Adi mengakui bahwa pelaksanaan program-program tersebut masih banyak menyisakan catatan penting, ia menekankan perlunya evaluasi dan perbaikan tata kelola yang terus dilakukan pemerintah. Ia mencatat bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan perbaikan dalam pelaksanaan MBG setelah kritik publik yang muncul.
Namun, Adi berpendapat bahwa tuntutan untuk menghentikan program MBG tidak sejalan dengan tujuan utamanya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting. “Mahasiswa menginginkan program ini dihentikan karena dianggap pemborosan, tetapi pemerintah menilai program ini harus berlanjut karena mempunyai tujuan yang sangat positif,” jelasnya.
Menilai Dampak Program Secara Nyata
Menurut Adi, perhatian publik seharusnya tidak hanya tertuju pada keberadaan program MBG dan KDKMP, tetapi lebih pada bagaimana pelaksanaannya memberikan hasil yang sesuai harapan. Ia mengingatkan agar anggaran yang besar tidak menimbulkan kesan pemborosan jika manfaat yang dirasakan masyarakat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
“Desakan penghentian MBG muncul karena banyak kritik yang menyatakan bahwa program ini belum sepenuhnya memenuhi harapan. Itu adalah tantangan yang perlu dijawab pemerintah,” ucapnya. Ia menekankan pentingnya evaluasi yang diiringi dengan bukti terukur mengenai manfaat yang dihasilkan.
Pemerintah, menurut pandangannya, perlu menunjukkan bahwa pemenuhan gizi melalui program MBG benar-benar berdampak positif bagi kesehatan dan perkembangan intelektual anak-anak yang menjadi penerima manfaat. “Jika pemerintah dapat menyediakan data dan survei terukur yang menunjukkan bahwa MBG memberikan dampak signifikan, saya kira respons publik terhadap program ini akan jauh lebih positif,” pungkasnya.
