Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan menerima delegasi mahasiswa pada hari berikutnya. Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis, 18 Juni 2026.
Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memberi ruang bagi aspirasi mahasiswa yang telah menyuarakan berbagai isu di lapangan. Ketika ditanya tentang waktu pasti pertemuan, Dasco enggan memberikan detail lebih lanjut. “Entar dikabari,” ujarnya singkat.
Tindakan Mahasiswa Menolak Kenaikan Harga BBM
Dalam beberapa pekan terakhir, aksi demonstrasi yang melibatkan ribuan mahasiswa mencuat di berbagai wilayah di Indonesia. Aksi tersebut dipicu oleh penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang dinilai memberatkan masyarakat. Selain menuntut tindakan konkret terkait harga BBM, mahasiswa juga mengkritisi sejumlah program strategis pemerintahan.
Program Strategis yang Dicurigai Buruk
Di antara program-program yang mendapat kritik adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Banyak mahasiswa berpendapat bahwa pelaksanaan program tersebut tidak sesuai harapan dan dinilai kurang efektif.
Demonstrasi mahasiswa ini mencerminkan ketidakpuasan yang semakin meluas di kalangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pihak pemerintah dalam pengelolaan program-program yang diusung.
Respons Pemerintah dan Harapan untuk Dialog
Pemerintah, dalam hal ini DPR RI, tampak berusaha menghindari ketegangan lebih lanjut dengan menyambut baik dialog dengan mahasiswa. Meskipun demikian, respons yang lebih komprehensif dari pihak pemerintah terhadap kritik ini masih dinantikan publik.
Dengan adanya rencana pertemuan ini, diharapkan dapat menjembatani aspirasi generasi muda yang menuntut keadilan dan perhatian dari para pengambil kebijakan. Dialog ini menjadi peluang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan mereka langsung kepada para pemangku kepentingan, termasuk anggota DPR RI.
Kondisi ini menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka antara mahasiswa dan pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu krusial yang dihadapi masyarakat luas.
