Jakarta, Maret.id — Pendiri Citra Institute, Yusak Farchan, menyatakan bahwa penangkapan dua tokoh publik, Roy Suryo dan dr. Tifa, tidak hanya bisa dilihat dari perspektif penegakan hukum semata. Ia menekankan bahwa kasus yang melibatkan keduanya terikat erat dengan pengaruh politik mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yang masih sangat signifikan dalam dinamika politik nasional saat ini.
Analisis Terhadap Kasus Penangkapan
Yusak mengungkapkan bahwa meskipun Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa penangkapan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana fitnah, secara substansial, hal ini mencerminkan pertarungan kekuasaan dalam politik. “Saya kira ini pukulan telak bagi para pengkritik Jokowi yang terus mempersoalkan keaslian ijazah,” katanya dalam wawancara yang berlangsung pada Jumat, 19 Juni 2026.
Sebagai seorang akademisi di Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Yusak berpendapat bahwa tanggapan Jokowi atas tudingan mengenai keaslian ijazahnya menunjukkan cenderungnya ia pada jalur hukum. “Penangkapan ini menjadi bukti bahwa Jokowi masih sakti mandraguna,” tambahnya. Dia menilai, jika dikaji dalam konteks kontestasi politik, penangkapan tersebut mencerminkan dinamika antara pihak yang mengkritik dan pihak yang terguncang oleh tudingan.
Dinamika Perlawanan dalam Politik
Menurut Yusak, penahanan Roy dan dr. Tifa menambah daftar panjang kemenangan Jokowi dalam berbagai aspek pertempuran politik yang sering terjadi. Ia menekankan bahwa Jokowi tampaknya lebih memilih menggunakan mekanisme hukum untuk merespons serangan politik ketimbang secara langsung menjawab polemik yang ada. “Penting untuk dicatat bahwa ditangkapnya Roy dan dr. Tifa memperlihatkan relasi kuasa yang masih kuat antara Jokowi dan pemerintahan saat ini,” pungkasnya.
Yusak menyoroti bahwa meskipun pengadilan menjadi jalur utama bagi Jokowi dalam menangani kritik dan serangan terhadap dirinya, pilihan ini menunjukkan keengganan untuk menanggapi secara terbuka. Dalam konteks ini, substansi hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga sebagai strategi untuk mempertahankan citra dan stabilitas politiknya di mata publik.
Reaksi Publik dan Implikasinya
Reaksi publik terhadap penangkapan ini menunjukkan adanya perpecahan dalam pandangan masyarakat mengenai legitimasi langkah hukum yang diambil. Sejumlah pihak menganggap tindakan ini sebagai bentuk represif terhadap kebebasan berpendapat. “Kasus ini menciptakan dua sisi pendapat di masyarakat—satu yang mendukung penegakan hukum dan satu yang melihatnya sebagai upaya untuk membungkam kritik,” jelas Yusak.
Hal ini menandakan bahwa dalam konteks politik saat ini, tindakan hukum tidak hanya berimplikasi pada individu yang terjerat kasus, tetapi juga mempengaruhi wacana kebebasan berekspresi di Indonesia. Menghadapi ruang publik yang semakin dipenuhi dengan provokasi politik dan desinfo, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi kedua aktifis politik dan masyarakat luas.
