Jakarta, Maret.id — Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura (Untan) Kalimantan Barat, Erdi, menyatakan bahwa mahasiswa merupakan kelompok yang relatif netral dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja pejabat pemerintah menjadi langkah yang tepat.
Keterlibatan Mahasiswa dalam Kebijakan Publik
Erdi menilai bahwa melibatkan mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan merupakan upaya positif untuk memperkuat dialog antara pemerintah dan generasi muda. “Apa yang dilakukan Pak Wapres ini sangat tepat. Pihak yang netral dalam berpendapat dan menilai kinerja adalah mahasiswa. Mereka adalah kelompok terpelajar yang seharusnya terlibat dalam pengambilan keputusan,” ujarnya dalam keterangannya, pada Sabtu, 20 Juni 2026.
Menjawab Kritikan dan Membangun Dialog
Erdi mengamati bahwa mahasiswa sering mencari ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Hal ini terjadi sebelum adanya sinyal positif dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang membuka ruang bagi partisipasi publik dalam pembangunan. “Langkah ini sekaligus mematahkan narasi bahwa Wapres Gibran alergi terhadap mahasiswa dan diskusi intelektual lainnya,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa kesediaan Wapres untuk berdialog dengan mahasiswa menunjukkan keberanian dan inovasi yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. “Di tengah hiruk-pikuk demonstrasi, Mas Wapres mampu menerima mahasiswa yang memiliki semangat untuk berbicara dan menyampaikan aspirasinya. Ini merupakan preseden yang baik untuk masa depan,” imbuh Erdi.
Harapan untuk Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa
Wakil Dekan III FISIP Untan menambahkan bahwa pelibatan mahasiswa tidak hanya memberikan saluran untuk menyampaikan kritik namun juga menjadikan masukan mereka sebagai evaluasi bagi pemerintah. “Ketika mahasiswa diberikan saluran dan peran, ini merupakan langkah maju. Aspirasi mahasiswa dapat langsung sampai kepada pengambil kebijakan,” ungkapnya.
Erdi berharap agar aspirasi yang disampaikan mahasiswa dapat diwujudkan oleh Wakil Presiden dalam bentuk program atau aksi nyata ke depan. “Kita ingin melihat apa yang menjadi aspirasi mahasiswa dapat diakomodasi dan diterapkan dalam kebijakan yang membawa dampak positif bagi masyarakat,” tutupnya.
