Jakarta, Maret.id — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, memberikan tanggapan tegas terhadap Partai Golkar yang dinilai terlalu fokus mengomentari posisi politik PDIP. Menurut Deddy, akan lebih baik bagi Golkar untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, seperti pemadaman listrik yang sering terjadi, daripada mencampuri urusan internal PDIP.
“Saya menilai lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan,” ujar Deddy dalam keterangan resminya, yang diungkapkan pada 20 Juni 2026. Sebagai Anggota Komisi II DPR RI, Deddy menekankan bahwa PDIP tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama, berbeda dengan Golkar yang dinilai selalu ingin berkuasa, baik dalam kemenangan maupun kekalahan.
Penegasan Soal Kekuasaan
Deddy menyatakan, PDIP bukanlah partai yang ‘tergila-gila’ akan kekuasaan. “Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,” tegasnya. Deddy menjelaskan bahwa meskipun berada dalam pemerintahan membawa keuntungan politik dan akses kekuasaan, hal itu tidak menjadi alasan bagi PDIP untuk bergabung dalam kabinet saat ini.
Ia juga mempertanyakan sikap pihak-pihak yang menyindir keputusan PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan. “Saya memahami betul bahwa berada dalam pemerintahan sangat menguntungkan partai politik karena memiliki akses kekuasaan. Namun, justru karena itulah saya heran mengapa ada pihak yang bersikap nyinyir terhadap partai yang memilih tidak masuk dan tidak menikmati kemewahan kekuasaan,” jelas Deddy.
Penghormatan dalam Politik
Deddy menekankan pentingnya saling menghormati antara partai politik. PDIP, kata Deddy, menghormati pilihan partai-partai yang bergabung dalam pemerintahan dan berharap hal yang sama juga diberikan kepada partai yang memilih berada di luar kabinet. “Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,” pungkasnya.
Sebelumnya, respons dari Partai Golkar juga muncul, di mana Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Muhamad Sarmuji menyatakan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya posisi politik yang dipilih PDIP. Menurut Sarmuji, sejumlah tokoh PDIP saat ini menempatkan diri sebagai “penyeimbang” di luar pemerintahan, yang menjadi perhatian Golkar.
Efektivitas Peran Penyeimbang
“Kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP, mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang tersebut,” ujar Sarmuji. Namun, ia menegaskan bahwa efektivitas dari peran tersebut masih perlu dibuktikan dalam praktik politik.
Sarmuji menilai bahwa meskipun PDIP tidak bergabung dalam pemerintahan, masyarakatlah yang nantinya akan menentukan sejauh mana fungsi penyeimbang tersebut dijalankan. “Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” pungkasnya.
