Jakarta, Maret.id — Dalam kajian bertema “Mengenal Transformasi Bangsa”, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sekaligus Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan, Fahri Hamzah, mengungkapkan pentingnya diskusi terkait isu-isu terkini.
“Diskusi ini penting untuk menjawab isu-isu yang berkembang, termasuk perlawanan yang kuat dari oposisi dan civil society,” tegas Fahri Hamzah, pada Minggu, 21 Juni 2026.
Dia menekankan bahwa dalam konteks demokrasi, kepentingan bersama harus diutamakan. “Kita perlu mencerdaskan diri dan mengikuti gagasan-gagasan demi menciptakan masyarakat yang cerdas,” sambungnya.
Fahri juga mengemukakan pertanyaan mengenai apakah situasi saat ini mirip dengan peristiwa tahun 1998. “Apakah ini tanda kembalinya otoritarianisme atau hanya keresahan karena menurunnya kesejahteraan kelas menengah?” tanya Fahri.
Ia mencatat adanya keprihatinan yang mungkin berkaitan dengan strategi transformasi besar-besaran yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Saya berharap semua pihak mampu membaca situasi ini dengan jelas agar tidak keliru dalam mengambil sikap,” sambungnya.
Fahri juga mencerminkan pengalamannya dengan Prabowo, di mana ia pernah menjadi juru bicara pada tiga Pilpres dari empat kali yang diikuti oleh presiden. “Saya mengenal pemikiran Pak Prabowo dan keluarganya dengan baik,” ujar Fahri.
Dia mendalami pemikiran Prabowo, termasuk warisan keluarga yang menyangkut ekonomi kerakyatan. “Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi Pancasila yang mengedepankan kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Fahri menegaskan bahwa setelah Soekarno, Prabowo adalah presiden yang mendalami isu kepemimpinan. “Prabowo memikirkan sebuah negara yang tidak lagi didominasi oleh konglomerasi ekonomi,” tegasnya.
Menurutnya, prinsip yang dipegang Prabowo dalam dua bukunya, “Paradoks Indonesia” dan “Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”, adalah penguatan cita-cita sektor kerakyatan. “Indonesia adalah negara kaya dan harus percaya pada potensi tersebut,” imbuhnya.
Fahri memberikan perhatian khusus pada kritik Prabowo terhadap kebocoran sumber daya alam (SDA) dan korupsi. “Kritik ini dijadikan strategi untuk mengakhiri kebocoran yang masif,” katanya.
Dia menilai langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo untuk mengatasi ketimpangan ekonomi adalah respons yang mengejutkan banyak pihak. “Yang kaget mungkin lupa membaca pikiran dasar Pak Prabowo,” katanya.
Fahri menegaskan bahwa Indonesia, meskipun kaya sumber daya alam, masih menghadapi tantangan dalam pendapatan per kapita yang rendah. “Kita masih kurang dari negara-negara yang merdeka bersamaan dengan kita,” tuturnya.
Dalam konteks kebijakan, Fahri menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Prabowo meskipun ada insiden korupsi di Badan Gizi Nasional. “Kita harus membahas kebocoran dan tidak menyamakan semua dengan kasus korupsi ini,” sambungnya.
Dia juga mengungkapkan kebijakan dalam penertiban ekspor SDA melalui Danantara Sumber Daya Indonesia. “Ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengontrol sumber daya alam agar tidak bocor,” jelasnya.
Fahri menekankan kembali keinginan Prabowo untuk menjaga SDA Indonesia tetap dalam kendali negara. “Selalu ada pernyataan dari beliau tentang pentingnya kontrol sumber daya alam,” ujar Fahri.
Dia mengingatkan bahwa situasi Indonesia saat ini cenderung menganut sistem ekonomi liberal yang tidak berpihak kepada rakyat. “Banyak aset dikuasai oleh segelintir orang, sementara rakyat belum memperoleh manfaat yang seharusnya,” tegasnya.
Fahri menyatakan bahwa Paradoks Indonesia terletak pada keberlimpahan sumber daya alam tetapi rendahnya tingkat kesejahteraan. “Terdapat fakta bahwa negara yang merdeka bersama kita kini lebih maju,” tutupnya.
