Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan untuk Peningkatan Kualitas Perumusan Program Nasional
Jakarta, Maret.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat sangat penting untuk menciptakan kebijakan publik yang berkualitas dan berpihak pada rakyat.
“Kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik,” ujar Nusron, Minggu, 21 Juni 2026.
Menanggapi gelombang demonstrasi mahasiswa baru-baru ini, Nusron menyambutnya dengan tangan terbuka. Politisi dari Golkar ini menilai aksi demonstrasi sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
“Setiap kebijakan yang dihasilkan terus dievaluasi dan disempurnakan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pejabat publik saat ini harus terbuka terhadap kritik. Mereka harus siap mendengarkan berbagai pandangan, bahkan yang negatif sekalipun, sebagai tanggung jawab dalam pelayanan publik.
Dalam konteks Bulan Pancasila, pemerintah mendorong sebuah budaya dialog dan evaluasi berkelanjutan. Tujuannya, agar setiap kebijakan yang ditetapkan selaras dengan ideologi bangsa.
“Ini di Bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan sudah sesuai atau tidak? Sudah sesuai dengan Pancasila atau belum? Jika belum, ayo kita koreksi bersama-sama,” cetus Nusron.
Dengan perspektif ini, kementeriannya tidak memandang demonstrasi mahasiswa sebagai halangan. Sebaliknya, aksi tersebut dianggap sebagai alarm evaluasi yang berharga.
Nusron juga menjamin bahwa setiap poin tuntutan dari mahasiswa dalam unjuk rasa akan dikaji secara mendalam. Masukan tersebut akan digunakan sebagai landasan untuk memperbaiki regulasi agraria dan tata ruang demi kesejahteraan rakyat.
