Bajak Kader Partai Lain, PSI Dinilai Tetap Berpotensi Jadi Partai Gurem Menjelang Pemilu 2024
Jakarta, Maret.id — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai pernyataan Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, mengenai bergabungnya kader dari partai lain justru mencerminkan masalah kaderisasi di tubuh PSI.
“Pengakuan Ahmad Ali itu menunjukkan rasa bangganya PSI mampu membajak kader partai lain,” tuturnya. “Ahmad Ali ingin menampilkan PSI sebagai partai yang lebih menarik, lebih terbuka, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” imbuh Jamiluddin.
Namun, di balik pernyataan tersebut, Jamiluddin mencermati adanya persoalan mendasar. “Padahal, di balik kebanggaan itu sesungguhnya terdapat kegagalan kaderisasi di PSI,” ujar Jamiluddin.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini menunjukkan PSI sedang mengalami krisis figur. “Bahkan, krisis figur ini menyentuh posisi ketua umum,” tuturnya.
Jamiluddin menjelaskan, penunjukan Ahmad Ali sebagai Ketua Harian DPP PSI menjadi salah satu indikasinya. “Biasanya ketua harian ditunjuk ketika ketua umum memiliki kesibukan yang sangat tinggi. Namun, Kaesang Pangarep tidak termasuk dalam kategori tersebut,” tegasnya.
Dengan komposisi kepemimpinan dan kader saat ini, Jamiluddin meragukan kemampuan PSI untuk meningkatkan perolehan suara secara signifikan dalam Pileg 2029. “Karena itu, PSI memilih langkah pragmatis dengan merekrut kader dari partai lain yang dianggap memiliki modal sosial dan basis pendukung,” kata Jamiluddin.
Dia menjelaskan, strategi ini memungkinkan PSI untuk menghemat sumber daya dan waktu dalam pembentukan kader baru. “Dalam waktu singkat, PSI bisa mendapatkan kader yang siap bertarung demi memenangkan partai pada Pileg 2029,” jelas Jamiluddin.
Namun, Jamiluddin meragukan efektivitas dari pendekatan tersebut. “Sebagian besar tokoh yang bergabung ke PSI bukan figur dengan daya pengaruh elektoral yang kuat,” ungkapnya.
Ia mencatat bahwa banyak nama yang eksodus ke PSI adalah sosok biasa. “Hanya satu atau dua orang yang berada pada level menengah, seperti Rusdi Masse. Selebihnya adalah mantan bupati, mantan anggota DPR RI, dan mantan pejabat lainnya.”
Jamiluddin menunjukkan bahwa status sebagai mantan sering kali diikuti dengan penurunan dukungan, termasuk bagi mantan presiden seperti Joko Widodo. “Karakter pemilih Indonesia yang didominasi kelompok massa mengambang membuat peluang para kader baru membawa dukungan besar ke PSI relatif kecil,” katanya.
“Jika PSI mengandalkan kader hasil bajakan untuk bisa masuk Senayan pada Pileg 2029, tampaknya akan gigit jari,” tutupnya. “PSI akan tetap menjadi partai gurem dan hanya bisa bermimpi seolah-olah sudah berada di Senayan,” imbuh Jamiluddin.
