Banggar Usul Skema Khusus untuk Daerah dengan Beban Fiskal Berat dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Regional
Jakarta, Maret.id — Pemerintah pusat diminta untuk menyiapkan kebijakan khusus bagi daerah yang mengalami tekanan fiskal berat.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKS, Askweni, mengungkapkan bahwa banyak kepala daerah baru yang justru mewarisi utang besar dari pemerintahan sebelumnya.
Kondisi ini, menurut Askweni, sangat membatasi ruang fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. “Ada bupati atau kepala daerah yang begitu dilantik mewarisi surat pengakuan utang dari kepala daerah sebelumnya sampai menyentuh angka setengah triliun atau Rp500 miliar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tekanan yang dihadapi kepala daerah untuk memenuhi janji kampanye kepada masyarakat. “Ini bagaimana mungkin?” kata Askweni dalam rapat Banggar DPR, Selasa, 23 Juni 2026.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak boleh mengabaikan masalah ini. Daerah yang mengalami tekanan fiskal berat perlu mendapatkan perhatian serta perlakuan khusus agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.
“Saya mohon kepada pemerintah pusat untuk memastikan informasi ini kepada daerah-daerah. Mereka perlu ada perlakuan atau kebijakan khusus agar kondisi seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” imbuh Askweni.
Askweni mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema khusus dalam penyaluran transfer ke daerah yang dibebani utang besar. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Daerah-daerah seperti ini perlu penanganan khusus sehingga mereka bisa menyelamatkan pemerintahan mereka. Jangan sampai ASN menjadi korban atau pembangunan infrastruktur terbengkalai,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa jika pemerintah pusat tidak memberikan dukungan, kecil kemungkinan visi-visi kepala daerah dapat terwujud.
Selain itu, Askweni juga menyoroti dampak anomali cuaca yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur di berbagai daerah. Banyak pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk memperbaiki jalan dan fasilitas umum tanpa dukungan dari pemerintah pusat.
“Jalan itu penting karena masyarakat mungkin bisa berusaha sendiri untuk mencari makan. Tapi jika akses jalan rusak, masyarakat tidak mungkin bisa mengatasinya sendiri,” tutup Askweni. Pembangunan infrastruktur, kata dia, harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat.
