DPR Mengingatkan Kepala Daerah untuk Tidak Menggunakan Pemotongan TKD Sebagai Alasan untuk Keterlambatan Pembangunan Infrastruktur
Jakarta, Maret.id — Pemerintah daerah di Indonesia didorong untuk lebih inovatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, pemerintah pusat sedang menyiapkan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan kinerja fiskalnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Taufan Pawe, mengungkapkan bahwa hanya sekitar 30 persen dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Sebagian besar daerah masih berada dalam kategori sedang hingga rendah, menjadikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebagai faktor penting bagi keberlangsungan mereka.
Taufan menilai bahwa setiap daerah memiliki cara berbeda dalam menyikapi keterbatasan fiskal. Ada daerah yang tetap mampu berinovasi meski dengan APBD terbatas, namun tidak sedikit yang masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
“Masih ada kepala daerah yang menjadikan pemotongan TKD sebagai alasan klasik. Padahal sedapat mungkin kepala daerah tidak memakai alasan klasik bahwa TKD dipotong,” tegas Taufan. Dia memperingatkan bahwa kepala daerah harus lebih responsif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru agar ketergantungan terhadap APBN dapat dikurangi.
“Dibutuhkan kepala daerah yang inovatif, yang responsif mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah, meningkatkan PAD-PAD yang ada,” sambungnya. Taufan juga menyoroti rencana pemerintah untuk menyediakan dana insentif daerah.
Menurutnya, skema tersebut perlu menjadi penghargaan bagi pemerintah daerah yang berhasil memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menanggapi pernyataan Taufan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, memastikan bahwa pemerintah tetap menjaga alokasi TKD bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah.
Ia menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan TKD akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan transfer daerah pada 2027, terutama untuk mendukung daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Daerah yang kapasitas fiskalnya rendah akan tetap kami jaga. Dukungan TKD tetap konsisten karena ada daerah yang ketergantungannya terhadap TKD mencapai 70 persen,” ujar Askolani.
Di sisi lain, pemerintah juga akan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui pemberian insentif kepada daerah yang berhasil meningkatkan PAD. “Kami akan mengapresiasi pemda yang bisa meningkatkan kemandirian PAD-nya. Tapi kami juga tetap menjaga daerah yang kapasitas fiskalnya rendah,” pungkasnya.
