Kemensos Mulai Pembangunan Fisik Sekolah Rakyat Permanen di 8 Titik Seluruh Indonesia untuk Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya…
Jakarta, Maret.id — Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengonfirmasi dimulainya pembangunan fisik Sekolah Rakyat di delapan lokasi, hasil audiensi dengan perwakilan pemerintah daerah pada 18 Juni 2026.
Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan setelah proses penyediaan lahan oleh pemerintah daerah tuntas. Delapan daerah yang terlibat adalah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Toba, Kabupaten Kudus, Kabupaten Malaka, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Mimika.
“Tanah disediakan oleh kabupaten/kota atau provinsi. Pembangunan dari APBN. Kepala sekolah diusulkan oleh kepala daerah. Ini kerja bersama, dari awal sampai pengawasan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya pada 23 Juni 2026.
Para bupati dan wakil bupati melaporkan bahwa lahan telah disiapkan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Sebagian lahan bahkan telah melewati tahapan pengukuran dan verifikasi kesiapan.
Bupati Tanggamus, Saleh Asnawi, menegaskan lahan di daerahnya telah siap. “Kami telah menyiapkan lahan permanen untuk Sekolah Rakyat, bahkan juga untuk Sekolah Garuda. Secara prinsip, lahan untuk Sekolah Rakyat sudah siap,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Toba, Effendi S. P. Napitupulu, menyatakan bahwa pengukuran lahan sudah dilakukan, meski ada penundaan akibat bencana alam di wilayahnya. “Kami sudah menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen. Namun karena adanya bencana alam, Kementerian PU masih menunda proses lanjutan,” katanya.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, juga menegaskan lahan yang disiapkan telah memenuhi kriteria teknis. “Kami sudah menyiapkan kurang lebih 8 hektare lahan yang flat dan tidak ada persoalan. Saat ini kami menunggu pihak PU untuk melakukan peninjauan,” ungkapnya.
Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, menjelaskan bahwa penyediaan lahan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor. “Untuk lahan pembangunan permanen Sekolah Rakyat, kami sudah bekerja sama dengan Perhutani dan Brigif dengan luas kurang lebih 10 hektare,” ujarnya.
Gus Ipul menambahkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi untuk masyarakat miskin ekstrem, yang dijalankan melalui penjangkauan aktif pemerintah daerah. Saat ini, 93 titik Sekolah Rakyat permanen hampir rampung, yang diproyeksikan dapat menampung anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Program ini memang untuk mereka yang paling miskin. Presiden titip, jangan ada KKN, suap menyuap, jangan sampai ada titipan. Ini harus benar-benar untuk mereka,” tegasnya.
Ia menjelaskan mekanisme penerimaan siswa dilakukan melalui penjangkauan, bukan pendaftaran terbuka. “Di Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran. Dijangkau dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota, baru kita terima. Jadi sejak awal program ini sifatnya kolaboratif,” pungkasnya.
