Pemerintah Diminta Genjot Program Padat Karya di Tengah Ancaman PHK dan Krisis Ekonomi Nasional
Jakarta, Maret.id — Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Asep Romy, mendesak pemerintah untuk segera mengintervensi situasi krisis tenaga kerja dengan meningkatkan program padat karya.
Asep menegaskan bahwa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tidak hanya berdampak pada pekerja dan keluarganya, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi makro. “Ancaman ini tidak bisa diabaikan karena menyangkut keberlangsungan hidup para pekerja dan keluarganya. Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat dan konkret,” tegas Asep Romy.
Anggota DPR asal Jawa Barat itu menjelaskan bahwa program padat karya dapat menjadi solusi efektif untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dengan cepat. Ia juga meminta agar proyek padat karya ini diperluas ke berbagai sektor seperti infrastruktur dasar, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.
Walaupun mendorong program padat karya, Asep Romy menekankan perlunya integrasi antara proyek fisik dan program pelatihan keterampilan. “Pemerintah perlu memperbanyak program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ini termasuk melibatkan lembaga pelatihan kerja swasta di samping Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah,” tuturnya.
Politisi PKB ini juga mengusulkan penambahan materi peningkatan kemampuan bahasa asing dalam kurikulum pelatihan bagi korban PHK. “Diharapkan terdapat kurikulum pelatihan peningkatan kemampuan bahasa asing, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja di luar negeri melalui prosedur yang sah,” kata Asep Romy.
Di akhir pernyataannya, Asep Romy mengingatkan semua pihak, termasuk pemerintah dan sektor industri, untuk merumuskan formula perlindungan hak buruh. “Jangan sampai gelombang PHK semakin meluas dan menimbulkan persoalan sosial baru seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak,” pungkasnya.
