Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI, Puan Maharani, baru-baru ini mengumumkan sejumlah isu strategis yang akan menjadi fokus pengawasan lembaganya selama Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Dalam sidang yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Puan menekankan pentingnya pengawasan terhadap berbagai masalah yang mengemuka dalam masyarakat, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan anak, pendidikan, transportasi, serta hak korban kekerasan.
Pengawasan Institusi Penitipan Anak dan Pendidikan Berasrama
Di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang keselamatan anak, Puan menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap lembaga penitipan anak atau daycare. Hal ini diungkapkan sebagai respons terhadap berbagai kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan penitipan anak. Puan menjelaskan bahwa DPR akan prioritaskan pengawasan terhadap lembaga ini untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap lembaga pendidikan berasrama, guna memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang aman dan berkualitas.
“Pengawasan lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif, serta lembaga pendidikan berasrama, merupakan tanggung jawab kita untuk melindungi hak-hak anak,” ujar Puan dalam pidatonya. Pendekatan ini mencerminkan upaya DPR dalam memastikan bahwa semua anak di Indonesia memiliki akses terhadap lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka.
Keselamatan Transportasi dan Kebijakan Ekonomi
Puan juga menekankan perlunya evaluasi dan audit sistem transportasi darat untuk menjaga keselamatan pengguna. Di tengah tingginya angka kecelakaan di jalan raya, DPR berkomitmen untuk mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur dan sistem transportasi yang ada. Menurutnya, hal ini akan menjadi langkah vital untuk menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman bagi masyarakat.
Selain isu-isu sosial, DPR juga akan mengawasi berbagai masalah ekonomi. Hal ini mencakup stabilitas harga kebutuhan pokok, penguatan nilai tukar rupiah, serta penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan pertambangan ilegal dan konflik agraria. Dalam konteks ini, Puan menyatakan bahwa DPR akan berperan aktif dalam mendorong kebijakan yang mampu memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Isu Ketenagakerjaan dan Reformasi Sistem Pengupahan
Dalam acara tersebut, Puan turut menyoroti pentingnya reformasi di sektor ketenagakerjaan. DPR berencana untuk melakukan evaluasi terhadap praktik outsourcing, fleksibilitas kerja, serta arah kebijakan reforma agraria. Dia mengatakan, “Isu ketenagakerjaan akan menjadi perhatian besar DPR selama masa sidang ini.” Pernyataan ini menunjukkan kesadaran DPR akan tantangan yang dihadapi oleh pekerja di Indonesia, khususnya dalam situasi pasca-pandemi yang telah memberikan dampak signifikan terhadap dunia kerja.
Puan juga menyampaikan bahwa masa sidang kali ini adalah momentum bagi DPR untuk kembali menjalankan fungsi konstitusionalnya. “Tibalah saatnya kita memasuki masa persidangan untuk menjalankan fungsi konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Selama periode ini, DPR berkomitmen untuk menjaga kepekaan terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat demi mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Di penghujung acara, DPR mengumumkan pelantikan Adela Kanasya Adies sebagai anggota baru DPR RI, menggantikan Adies Kadir yang kini menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Pelantikan ini menambah dinamika dalam struktur DPR, di mana diharapkan kehadiran anggota baru tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam setiap kebijakan yang diambil oleh lembaga legislatif ini.
Puan Maharani menekankan bahwa DPR akan terus berupaya menjadi lembaga yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan nyata dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.
