Fraksi PDIP Kota Malang Soroti Wacana WFH ASN dan Minta Pemkot Tertibkan Penggunaan BBM Subsidi di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur
Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang mengeluarkan pernyataan kritis terkait rencana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Mereka mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Fraksi tersebut menilai bahwa WFH tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik. Kebijakan ini malah dapat mengalihkan perhatian dari masalah utama, yaitu penggunaan BBM bersubsidi oleh pejabat dan ASN.
“Pemda tidak perlu terburu-buru untuk mengimplementasikan kebijakan yang mungkin mengganggu kualitas pelayanan masyarakat,” tegas Harvard Kurniawan, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang.
Dia menekankan bahwa langkah tersebut tidak menyelesaikan persoalan energi, melainkan hanya menghindari akar masalah. “Solusi paling mendesak adalah memastikan seluruh pejabat dan ASN menghentikan penggunaan BBM bersubsidi,” imbuh Harvard.
Harvard meminta agar alasan dan dasar di balik wacana WFH dijelaskan secara transparan kepada publik. Jika kebijakan ini dipicu oleh kelangkaan komoditas atau tekanan pasokan energi, pihak berwenang diharapkan untuk menyampaikan data secara jelas.
Namun, jika WFH hanya diambil sebagai langkah efisiensi karena ASN enggan membeli BBM non-subsidi, Harvard menganggap kebijakan itu tidak tepat sasaran. “Jika WFH hanya didorong oleh keluhan ASN mengenai pembelian BBM non-subsidi, itu salah kaprah,” kata Harvard.
PDI Perjuangan juga mendesak Pemerintah Kota Malang untuk melakukan inspeksi terhadap kendaraan dinas dan pribadi dari pejabat serta ASN. “Harus ada pengecekan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan BBM subsidi,” tambahnya.
Dia menegaskan bahwa sanksi tegas harus diberikan kepada mereka yang terbukti melanggar ketentuan. “Perlu dicek kendaraan ASN, apakah memiliki barcode untuk membeli BBM bersubsidi. Yang melanggar harus ditindak,” ujarnya.
Namun, Harvard menyampaikan bahwa kebijakan WFH tidak dapat diberlakukan secara seragam untuk semua lapisan ASN. Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi pegawai, terutama yang berada di kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Dia memberikan contoh bahwa tidak semua ASN memiliki akses mudah ke moda transportasi alternatif. “Tidak mungkin ASN dari daerah yang jauh harus dipaksa menggunakan sepeda,” jelasnya.
Harvard mendesak agar pemerintah mempertimbangkan kemampuan riil pegawai di lapangan saat merumuskan kebijakan. “Kenaikan harga BBM non-subsidi mungkin tidak menjadi masalah bagi ASN yang berpenghasilan baik, tetapi yang terpenting adalah akses BBM subsidi untuk masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.
“Penting bagi pejabat untuk beradaptasi, tetapi masyarakat yang kurang mampu harus tetap dilindungi,” pungkasnya. Fraksi PDI Perjuangan berharap agar Pemerintah Kota Malang lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan demi menjaga pelayanan publik dan mengurangi beban masyarakat yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi saat ini.
