Fuad Benardi Minta Pemerintah Hentikan Impor BBM, DPRD Jatim Panggil Pertamina
Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali rencana penghentian impor bahan bakar minyak (BBM). Permintaan ini muncul setelah terjadinya kelangkaan pasokan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Surabaya.
Fuad menegaskan bahwa kebijakan penghentian impor harus disertai dengan jaminan sumber pasokan pengganti. Ia mengingatkan bahwa produksi minyak nasional melalui lifting belum mampu memenuhi permintaan konsumsi BBM dalam negeri.
“Kalau memang tidak impor lagi, lalu kebutuhan BBM nasional akan dipenuhi dari mana? Setahu saya, produksi dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan Indonesia,” ujar Fuad.
Ia juga mengangkat isu pemanfaatan biodiesel B50 sebagai alternatif pengganti BBM fosil. Menurutnya, implementasi kebijakan ini perlu didasarkan pada kajian ilmiah yang menyeluruh agar sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang beroperasi di Indonesia.
“Harus diperjelas dan dikaji secara serius apakah B50 sudah sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang ada di Indonesia atau belum,” kata Fuad.
Fuad mengingatkan bahwa kebijakan penghentian impor tanpa persiapan pasokan pengganti dapat menimbulkan masalah serius di masyarakat. Pasalnya, BBM merupakan kebutuhan dasar yang mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
“Kalau pasokannya tidak terjamin tetapi dipaksakan demi swasembada BBM, ini bisa menjadi blunder yang sangat fatal,” tegasnya.
Ia melaporkan bahwa lebih dari 10 SPBU di Surabaya sempat tidak melayani penjualan Pertalite karena kehabisan stok. Kondisi ini harus segera diatasi untuk menghindari keresahan yang lebih besar di masyarakat.
Sebagai langkah selanjutnya, Komisi C DPRD Jawa Timur berencana memanggil Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus untuk menjelaskan penyebab kelangkaan BBM serta langkah-langkah yang akan diambil untuk menormalkan kembali distribusi.
“Kami akan memastikan penyebab kelangkaan ini dan solusi ke depannya seperti apa. Jangan sampai masyarakat terus mengalami kesulitan mendapatkan BBM,” tandas Fuad.
Ia menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPRD dalam menjaga distribusi energi bagi masyarakat serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak memberikan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
