Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menekankan pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan saat berbicara dalam sarasehan dan dialog nasional yang diselenggarakan oleh Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 26 Juni 2026.
“Kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang lebih inklusif dan representatif,” tegas Sari.
Ia juga mengungkapkan bahwa berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam lembaga politik berkorelasi positif dengan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan sumber daya manusia.
Bendahara Umum Partai Golkar ini memberikan apresiasi kepada KPPG yang telah menginisiasi forum tersebut. “Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memperkuat posisi perempuan dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan nasional,” sambungnya.
Ketua Umum KPPG, Hetifah Sjaifudian, mengatakan bahwa forum ini merupakan ruang strategis untuk membangun kesamaan persepsi. “Kami ingin memperkuat kolaborasi antar kelompok perempuan politik dalam mendorong peningkatan representasi perempuan di parlemen,” jelas Hetifah.
Ia berharap hasil dari sarasehan dan dialog ini dapat menghasilkan langkah strategis bersama untuk memperkuat posisi perempuan dalam politik elektoral. “Kami ingin mendorong peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif pada pemilu mendatang,” tuturnya.
Hetifah, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR, mengungkapkan komitmen Partai Golkar dalam mendorong kepemimpinan perempuan. “Hal ini tercermin dari banyaknya kader perempuan Partai Golkar yang saat ini menduduki posisi strategis di pemerintahan dan parlemen,” pungkasnya.
Kegiatan ini menampilkan semangat untuk memastikan keterwakilan perempuan yang lebih besar dalam politik Indonesia, mengingat pentingnya suara perempuan dalam proses pengambilan kebijakan.
