Kanang Dorong Pemerintah Cari Alternatif Pendanaan untuk KDMP, Bukan dari Dana Desa
Ngawi, Maret.id — Program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) belakangan ini menjadi perhatian utama dalam forum sosialisasi yang diadakan oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ir. Budi Sulistyono, di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Acara yang berlangsung pada Minggu (10/5/2026) ini mengundang diskusi terkait penggunaan Dana Desa (DD) untuk mendanai pembangunan koperasi lokal.
Dalam paparan yang disampaikan, Kanang, sapaan akrab Budi Sulistyono, menekankan pentingnya evaluasi penggunaan DD dalam konteks pembangunan desa. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa alokasi anggaran untuk membangun gedung KDMP dapat mengorbankan pembangunan sektor-sektor prioritas lainnya di desa. Menurutnya, penggunaan DD untuk sektor koperasi harus dipertimbangkan secara cermat agar tidak menghambat kemajuan desa secara keseluruhan.
“Yang saya sayangkan, ketika anggaran Dana Desa dipakai untuk membangun koperasi, akhirnya ada pembangunan desa lain yang dikorbankan,” ujarnya dengan nada serius. Keresahan ini mencerminkan keinginan masyarakat yang sering kali mengeluhkan penggunaan DD yang tidak optimal dan berimplikasi pada berkurangnya pembangunan infrastruktur penting lainnya.
Alternatif Pendanaan untuk Koperasi Desa
Dalam menanggapi situasi ini, Kanang menyerukan perlunya pencarian alternatif sumber pendanaan yang bisa mengurangi beban desa. Dia mengusulkan agar pemerintah menggali potensi anggaran di luar Dana Desa, sehingga kebutuhan pembangunan koperasi tidak mengganggu alokasi untuk sektor lain yang juga vital.
“Itu yang menjadi pekerjaan rumah kita. Apakah ada anggaran lain di luar Dana Desa yang bisa digunakan, sehingga tidak mengorbankan pembangunan desa,” tegasnya. Ide ini merupakan langkah strategis untuk memperluas cakupan pendanaan yang dapat mendukung keberlanjutan program KDMP tanpa merugikan kepentingan lain.
Seruan Kanang ini juga didasari oleh banyaknya keluhan dari masyarakat dan perangkat desa yang merasa dirugikan akibat alokasi DD yang tidak seimbang. Ia mengajak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap skema pembiayaan program KDMP, mengingat program tersebut memiliki tujuan mulia untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
“Kalau memang harus menggunakan APBN, mari dipilah lagi pos anggaran mana yang memungkinkan untuk mendukung program itu,” imbuh Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.
Evaluasi Model Ekonomi Program KDMP
Lebih dari itu, Kanang menilai bahwa model ekonomi yang diterapkan dalam KDMP saat ini masih dalam tahap pencarian. Ia mengekspresikan keraguan tentang keberhasilan program ini jika sepenuhnya diharapkan kepada kontrol negara. Pemikiran ini membuka isu lebih besar mengenai kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ekonomi lokal.
Dalam pernyataannya, Kanang menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung program ini, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi. Kemandirian ini harus dibarengi dengan pengorganisasian komunitas yang solid, agar tujuan program KDMP dapat tercapai dengan optimal.
Menguatkan Semangat Gotong Royong
Di tengah kritisisme yang disampaikan, Kanang tidak lupa mendorong semangat gotong royong diantara masyarakat. Ia menyadari bahwa keberhasilan penguatan ekonomi desa memerlukan sinergi antara pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat.
“Kebersamaan harus menjadi satu kesatuan di bawah komando desa. Kalau memang perlu gotong royong, ayo kita lakukan bersama,” ajaknya, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
Sebagai penutup, Kanang mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dalam menyampaikan aspirasi mereka. Keberanian untuk berbicara dan mengungkapkan kebutuhan nyata di tingkat desa menjadi krusial bagi perwakilan rakyat dalam memperjuangkan hak dan keinginan mereka di tingkat pusat. Kehadiran forum-forum seperti ini diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan solusi yang lebih tepat dan berkelanjutan dalam pembangunan desa.
