Jakarta, Maret.id — Tragedi yang merenggut nyawa lima calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ini menjadi sorotan tajam terhadap pendekatan militer dalam pendidikan sipil. Koalisi masyarakat sipil menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan hasil dari kesalahan sejak awal.
“Mereka menilai kematian ini menyoroti bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan kepada warga sipil,” tegas pernyataan koalisi yang diterima pada Minggu, 28 Juni 2026.
“Tidak ada hubungan antara profesionalisme mengelola koperasi dengan pelatihan militer,” sambung mereka. Koalisi menambahkan bahwa kompetensi dalam mengelola koperasi seharusnya dibangun melalui pemahaman organisasi, kepemimpinan partisipatif, dan literasi keuangan.
Pelibatan TNI dalam program KDMP juga dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Pernyataan koalisi menyebutkan bahwa kebijakan ini melanggar mandat utama TNI menurut UU TNI, serta memperlihatkan praktik militerisasi ruang sipil yang semakin meluas.
“Pemerintah tampaknya beranggapan bahwa semua masalah tata kelola sipil mesti diselesaikan dengan pendekatan militer,” imbuh mereka. Pendekatan tersebut dinilai tidak sejalan dengan karakter dan fungsi yang berbeda antara organisasi sipil dan institusi militer.
“Militerisme dalam masyarakat sipil dapat mengikis nilai-nilai demokrasi yang menjadi fondasi kepemimpinan sipil,” kata mereka. Lingkungan militer yang berdasarkan komando bertolak belakang dengan kebutuhan untuk berpikir kritis dan berinovasi dalam organisasi sipil.
Menurut koalisi, memindahkan budaya militer ke dalam organisasi sipil hanya akan menciptakan kepemimpinan yang otoritatif dan minim dialog. Mereka menegaskan bahwa ini bukan hanya akan merugikan pengelola koperasi, tetapi juga budaya demokrasi yang sehat.
“Tragedi ini semakin menguatkan kritik kami terhadap kebijakan pemerintah yang terus membawa militerisasi ke dalam hal-hal sipil,” imbuhnya. Sebelumnya, mereka juga menolak program pendidikan bercorak militer bagi anak-anak bermasalah di Jawa Barat.
“Penghentian program tersebut menunjukkan bahwa pendekatan militer bukanlah solusi untuk masalah pendidikan dan sosial,” sambung mereka. Kejadian terkini menunjukkan bahwa pola pikir yang sama kembali diterapkan dalam program pelatihan KDMP, yang berujung pada kehilangan nyawa.
“Program pelatihan Manajer KDMP telah cacat secara konseptual sejak awal,” ungkap koalisi. Mereka menegaskan bahwa mengaitkan disiplin militer dengan profesionalisme sipil adalah asumsi yang tidak hanya salah, tetapi juga berbahaya.
“Oleh karena itu, pemerintah harus segera menghentikan program ini dan melakukan evaluasi menyeluruh,” tutup koalisi. Mereka meminta agar pemerintah mengembangkan konsep yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi sipil dan nilai-nilai demokrasi.
