Jakarta, Maret.id — Kontroversi baru muncul terkait aktivitas politis yang dilakukan oleh sejumlah tokoh menjelang pemilihan umum. Beberapa pihak menilai langkah tersebut sebagai bentuk kebebasan berpendapat, sementara yang lain mengkritiknya sebagai ketidakpahaman terhadap momentum yang tepat.
Pengamat politik Adi Prayitno menekankan bahwa setiap individu, termasuk para tokoh politik, memiliki hak untuk terlibat dalam aktivitas politik. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya mempertahankan fokus pada tugas utama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Siapapun sebenarnya di negara kita bebas untuk melakukan aktivitas politik, safari politik. Tapi jangan pernah melupakan yaitu kerja utama, yaitu kerja-kerja kebangsaan, mengadvokasi kepentingan rakyat, memperjuangkan nasib masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan pekerjaan bisa dapat pekerjaan,” ujar Adi.
Ia menambahkan, penting untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang terus hidup dalam kemiskinan atau kesulitan. Menurutnya, ketika menjelang pemilu, aktivitas politik bisa dilakukan secara sah, tetapi perhatian terhadap isu-isu masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Politik elektoral dapat dilakukan oleh siapapun sejak dini hari, tapi pada saat yang bersamaan, pikirkan juga rakyat,” imbuh Adi. Ia mengkritik pandangan politik yang terlalu menyederhanakan isu menjadi soal kekuasaan, sementara masalah masyarakat seringkali terabaikan.
Adi menegaskan bahwa politik kebangsaan dan politik elektoral seharusnya dapat berjalan seiring. Hal ini bertujuan agar politik tidak hanya diartikan sebagai perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Mestinya politik kebangsaan jalan terus, politik elektoral juga terus. Ini yang disebut politik jalan tengah atau politik moderat,” tegasnya. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan politik dapat berfungsi untuk memperjuangkan nasib dan aspirasi masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih saat ini.
