Jakarta, Maret.id — Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ali Muktiyanto, menekankan pentingnya tanggung jawab moral warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk menjaga kelangsungan organisasi, melebihi masa jabatan para pengurus.
“Saya sebelum lahir sudah NU. Jadi kita sebagai warga NU punya kewajiban moral yang lebih besar daripada pengurus PBNU itu sendiri,” tuturnya.
Ali berpendapat bahwa tantangan NU di abad kedua ini telah mengalami perubahan signifikan. “Jika pada masa awal NU berjuang untuk kemerdekaan bangsa, kini tantangan terbesar adalah membangun tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti perlunya audit terhadap PBNU dengan sistem pelaporan keuangan yang sesuai. “Kalau memang mau diaudit, laporan keuangannya harus tersedia,” tegasnya.
Ali mengungkapkan empat agenda pembenahan yang harus diambil oleh kepengurusan PBNU mendatang. Pertama, memperkuat perencanaan keuangan agar kegiatan organisasi tidak hanya tergantung pada sumbangan yang bersifat insidental.
Kedua, penting untuk memperkuat sistem pengawasan internal. “Budaya organisasi selama ini masih terlalu mengandalkan kepercayaan personal,” imbuhnya.
Ketiga, membangun manajemen risiko dalam pengambilan kebijakan strategis sangat krusial. Ia memberikan contoh terkait polemik pengelolaan tambang yang buram.
Keempat, menyusun laporan akuntabilitas yang dapat diakses publik untuk meningkatkan kepercayaan warga NU terhadap organisasi.
Sementara itu, Dr. KH. Amin Mudzakkir, Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Tasikmalaya, menyoroti potensi ekonomi NU yang besar. “Ini memang tidak sepenuhnya menjadi kesalahan PBNU,” kata Mudzakkir, menambahkan bahwa negara juga berperan untuk mendukung pertumbuhan entitas ekonomi lokal berbasis pesantren.
Direktur Eksekutif INFID, Khoirun Nikmah, menggarisbawahi bahwa Muktamar NU mendatang harus meningkatkan komitmen PBNU terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. “Politik menentukan ekonomi,” tegasnya, mengaitkan kualitas tata kelola organisasi dengan keberhasilan NU ke depan.
Rembug Warga NU se-Jabodetabek berharap bahwa rekomendasi ini dapat menjadi input berharga bagi Muktamar NU 2026 demi tata kelola yang lebih profesional dan tetap sesuai dengan karakter Nahdlatul Ulama.
