Jakarta, Maret.id — Airlangga Pribadi Kusuma menilai tantangan kemerdekaan Indonesia kini terletak pada ketimpangan ekonomi digital. Marhaenisme dipandang tetap relevan sebagai alat analisis menghadapi perubahan zaman.
Delapan puluh satu tahun setelah proklamasi, tantangan terbesar bangsa bukan lagi merebut kemerdekaan politik. Melainkan, memastikan bahwa kemerdekaan itu menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Pandangan tersebut disampaikan Airlangga saat membedah buku Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen-Z di Aula DPC PDI Perjuangan Jember, Senin (29/6/2026) malam. Diskusi tersebut dihadiri puluhan peserta dari kalangan milenial dan Generasi Z.
Menurut Airlangga, Bung Karno sejak awal melihat kemerdekaan bukan sebagai tujuan akhir. Namun sebagai sarana untuk memberikan otoritas pada negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kita merdeka dulu, karena kita tidak punya negara, kita tidak punya otoritas politik untuk mengurus kehidupan rakyat,” sambung Airlangga.
Ia menegaskan bahwa bentuk ketimpangan saat ini berbeda dengan masa kolonial. Eksploitasi dahulu terjadi melalui penguasaan tanah dan alat produksi, sementara saat ini, ketidakpastian ekonomi muncul melalui sistem digital.
Airlangga memberikan contoh pengemudi ojek daring yang terlihat memiliki alat produksi, namun penghasilan mereka tergantung pada mekanisme platform digital yang tidak sepenuhnya dalam kendali mereka.
“Mereka memiliki alat produksinya sendiri. Tetapi besok belum tentu bisa memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup,” tuturnya.
Atas dasar itu, Airlangga menyimpulkan bahwa Marhaenisme tetap relevan untuk memahami ketimpangan sosial di era ekonomi digital. Menurutnya, pemikiran Bung Karno perlu dilihat sebagai cara untuk memahami realitas, bukan sekadar warisan sejarah.
Diskusi tersebut juga melibatkan Juru Bicara DPP PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro. Forum ini dijadikan sebagai ruang dialog bagi generasi muda untuk mendiskusikan relevansi pemikiran Bung Karno dalam menghadapi tantangan zaman.
Airlangga menegaskan bahwa makna kemerdekaan baru akan terwujud apabila mampu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat, seperti cita-cita yang diperjuangkan para pendiri bangsa.
