Jakarta, Maret.id — Permintaan resmi dari DPP PDIP telah disampaikan kepada Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang melalui surat tertanggal 22 Juni 2026.
Dalam surat itu, PDIP meminta data nama individu, badan usaha, koperasi, dan yayasan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kader partai, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Selain itu, PDIP juga meminta penjelasan mengenai bentuk keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam pelaksanaan program MBG. “Ketiga, data pendukung lainnya yang relevan dan dapat digunakan untuk kepentingan klarifikasi serta penegakan disiplin organisasi,” ujar surat yang ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Permintaan data itu dijelaskan sebagai langkah penting untuk kepentingan internal partai dalam melakukan klarifikasi dan menegakkan etika serta disiplin organisasi. “Sehingga diperlukan langkah-langkah klarifikasi dan verifikasi internal partai terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kader partai,” tambah surat tersebut.
Surat ini muncul di tengah penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola Program MBG. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan pimpinan lembaga penyelenggara gizi sebagai tersangka dalam kasus ini.
Permintaan data tersebut juga merupakan tindak lanjut dari instruksi DPP PDIP yang diterbitkan pada Februari 2026, yang meminta seluruh kader partai untuk tidak memanfaatkan proyek MBG demi keuntungan finansial maupun material.
