Jakarta, Maret.id — Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPP GMNI, Refi Achmad Zuhair, mengkritik klaim Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) mengenai keberhasilan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara hingga Rp300 triliun.
Ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan fiskal dan manajemen anggaran tidak seharusnya terjebak pada kalkulasi akuntansi yang kaku. “Efisiensi jangan sampai dimaknai sebagai sekadar pengurangan belanja negara, melainkan sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja publik,” tuturnya.
Refi juga menekankan bahwa anggaran negara harus diarahkan pada program yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, DPR telah menyepakati empat langkah efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yang diproyeksikan mampu menghemat APBN hingga Rp40 triliun.
Ia menilai langkah tersebut terkesan administratif, terutama dengan evaluasi jumlah penerima manfaat dan pengurangan hari penyaluran. Pada saat yang sama, pernyataan Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengenai kondisi fiskal Indonesia hingga Juni 2026 yang terjaga, mencatat defisit sebesar 0,7 persen dari PDB, juga menunjukkan optimisme.
“Keberhasilan penghematan ratusan triliun rupiah akan kehilangan makna jika hak-hak dasar rakyat kecil terabaikan,” tegas Refi. Ia menuturkan bahwa ukuran keberhasilan fiskal bukan sekadar penghematan, melainkan juga jaminan tidak ada kelaparan dan kehidupan yang layak bagi rakyat. “Tolok ukur utamanya adalah ada jaminan murni tidak ada lagi kelaparan di negeri ini, dan ada jaminan manusia bisa tidur nyenyak,” tutup Refi.
