Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menegaskan bahwa hingga saat ini, DPR belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah mengenai detail pengadaan sistem rudal BrahMos.
“Penjelasan resmi dari pemerintah mengenai detail pengadaan sistem rudal BrahMos tersebut masih dinilai belum jelas dan tertutup,” ujar Tubagus.
Ia menggarisbawahi pentingnya setiap pengadaan pertahanan berskala besar untuk mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas.
DPR berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal terhadap setiap pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang menggunakan anggaran negara.
“Dalam waktu dekat, kami akan meminta penjelasan resmi dari pemerintah,” sambung Tubagus, yang merupakan politisi dari PDI Perjuangan.
Diketahui bahwa rudal BrahMos versi ekspor yang ditawarkan kepada Indonesia memiliki jangkauan maksimal sekitar 290 kilometer, sesuai dengan ketentuan Missile Technology Control Regime (MTCR).
Meskipun rudal ini mampu melesat dengan kecepatan mencapai Mach 2,8, sejumlah pihak menilai bahwa jangkauan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks kebutuhan pertahanan Indonesia.
Hal ini diingat bahwa wilayah laut dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sangat luas.
