Pemerintah Didorong Percepat Realisasi Investasi Amid Ketidakpastian

Jakarta, Maret.id — Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa tantangan ekonomi Indonesia saat ini mencakup lebih dari sekadar menjaga stabilitas Rupiah, inflasi, dan kepercayaan pasar. Menurutnya, pemerintah harus memastikan komitmen investasi segera bertransformasi menjadi kegiatan ekonomi riil.
“Yang harus dijaga bukan hanya angka investasi, tetapi kecepatan realisasinya. Komitmen investasi harus segera bergerak menjadi konstruksi, produksi, lapangan kerja, dan nilai tambah,” ujar Azis saat konferensi pers pada Kamis, 2 Juli 2026.
Azis menilai periode Juli–Agustus 2026 merupakan momentum krusial untuk menciptakan indikator awal pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan perlunya pemerintah mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang menghambat investasi, termasuk masalah perizinan, lahan, pembiayaan, energi, dan kesiapan tenaga kerja.
Ia mengingatkan bahwa pasar global bergerak cepat mengikuti ekspektasi saat ini. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sinyal nyata bahwa perekonomian domestik tetap bergerak dan agenda produktivitas tidak kehilangan momentum.
“Pasar memperdagangkan masa depan. Karena itu, yang perlu diberikan pemerintah adalah kepastian arah dan bukti bahwa mesin ekonomi riil mulai bekerja,” tuturnya.
Azis menjelaskan pendekatan yang ia sebut sebagai “Ekonomi Waktu,” yang menempatkan waktu sebagai sumber daya penting dalam pembangunan. Dalam perspektif ini, keberhasilan suatu negara bukan hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan memanfaatkan waktu untuk mencapai produktivitas.
Ia menekankan bahwa ekonomi nasional beroperasi dalam tiga ritme yang berbeda: waktu pasar, waktu kebijakan, dan waktu produktivitas. Waktu pasar bergerak paling cepat, sedangkan waktu kebijakan membutuhkan proses kelembagaan, dan waktu produktivitas berfokus pada peningkatan kualitas manusia, teknologi, institusi, dan budaya kerja.
“Negara harus mampu menyelaraskan ketiga faktor ini. Jika tidak, pasar bergerak terlalu cepat, kebijakan tertinggal, dan produktivitas kehilangan momentum,” tegas Azis.
Lebih lanjut, Azis menyoroti pentingnya reformasi birokrasi sebagai bagian dari strategi produktivitas. Ia menyatakan bahwa setiap keterlambatan administratif tidak hanya merupakan masalah prosedural, tetapi juga berkonsekuensi pada tertundanya produksi, penciptaan lapangan kerja, penerimaan negara, dan kepercayaan investor.
Azis mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan koordinasi agar proyek strategis, investasi industri, hilirisasi, infrastruktur, dan penguatan UMKM dapat beroperasi lebih cepat. “Bangsa yang unggul bukan bangsa yang memiliki lebih banyak waktu, tetapi bangsa yang paling sedikit menyia-nyiakan waktunya,” imbuhnya.





