Jakarta, Maret.id — PDI Perjuangan Bondowoso mengemukakan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung memperkuat legitimasi pemerintahan daerah. Hal ini disampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertahankan sistem pilkada langsung.
Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso, Sinung Sudrajad, menegaskan bahwa pilkada langsung bukan hanya ajang memilih pemimpin, tetapi juga penting dalam memperkuat legitimasi kepala daerah karena mereka memperoleh mandat secara langsung dari masyarakat.
Dia menyatakan, “Putusan MK mempertegas prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia,” tutur Sinung. Dia menambahkan bahwa keputusan ini memberikan kepastian mekanisme pemilihan kepala daerah.
Sinung juga mencatat bahwa pilkada langsung merupakan instrumen yang krusial untuk memastikan hak masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah secara demokratis. “Demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat tetap berjalan. Kedaulatan berada di tangan rakyat,” imbuhnya.
Menurut Wakil Ketua DPRD Bondowoso ini, kepastian hukum yang diberikan MK adalah landasan penting bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, dan partai politik. Hal ini sangat diperlukan dalam mempersiapkan pelaksanaan pilkada yang akan datang.
Sinung menyampaikan harapan agar putusan MK ini juga diikuti oleh peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat. “Penggunaan hak pilih perlu didasarkan pada pertimbangan yang rasional,” tegasnya, sembari menekankan pentingnya melihat rekam jejak, integritas, serta kapasitas setiap calon.
Ia menekankan bahwa bagi PDI Perjuangan, pilkada langsung adalah instrumen untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi titik terang bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia tetap dilaksanakan secara langsung.
