Jakarta, Maret.id — Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menanggapi tudingan bahwa pemerintah terlibat dalam aksi demonstrasi yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Terkait dengan dugaan ada pengondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG. Saya rasa itu tidak benar,” kata Kurnia dalam keterangan resmi, Kamis, 2 Juli 2026.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memberikan ruang yang sama bagi masyarakat untuk menyampaikan dukungan atau kritik terhadap kebijakan yang ada. Kebebasan berpendapat, sambung Kurnia, merupakan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, siapapun boleh menyatakan pendapat. Baik pendapat yang sepakat dengan kebijakan pemerintah maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah,” ujar Kurnia.
Kurnia menambahkan bahwa pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap kelompok dengan pandangan yang berbeda. Seluruh aspirasi yang disampaikan melalui mekanisme yang sesuai akan dihormati sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
“Posisi pemerintah menghormati kedua belah pihak tersebut,” tegas Kurnia.
Ia juga menanggapi dinamika dan polemik yang berkembang terkait pelaksanaan Program MBG. Kurnia menekankan bahwa pemerintah sedang memusatkan perhatian pada penyempurnaan tata kelola program agar dapat berjalan lebih efektif.
“Pada intinya yang saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal program MBG. Sembari itu juga perbaikan-perbaikan dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru,” ungkap Kurnia.
Melalui penegasan tersebut, pemerintah kembali menekankan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat merupakan bagian dari proses demokrasi yang terbuka.
Pemerintah memastikan bahwa semua masukan yang disampaikan akan dicatat dan dipertimbangkan dalam proses perumusan atau penyempurnaan kebijakan publik, termasuk pelaksanaan Program MBG.
