Jakarta, Maret.id — Dalam sebuah langkah signifikan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menginstruksikan pembentukan tim khusus yang akan terdiri dari para ahli untuk menyederhanakan peraturan investasi yang dinilai terlalu kompleks. Instruksi ini disampaikan dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan pada Rabu, 13 Mei 2026, dimana Prabowo menekankan pentingnya deregulasi yang lebih efisien untuk memfasilitasi pelaku usaha yang ingin mengembangkan modalnya di dalam negeri.
Pentingnya Deregulasi dalam Mendorong Investasi
Dalam pernyataannya, Prabowo mencatat bahwa banyak pengusaha yang terganggu oleh proses perizinan yang berlarut-larut, dengan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin yang dapat mencapai dua tahun. Hal ini sangat kontras dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, di mana izin usaha dapat dikeluarkan dalam waktu yang jauh lebih singkat, seringkali hanya dalam kurun waktu beberapa minggu. “Kalau mereka (negara tetangga) bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun? Regulasi sederhanakan,” tegasnya.
Kritikan Prabowo menunjuk pada kenyataan bahwa kompleksitas regulasi di Indonesia tidak hanya menghambat para investor, tetapi juga menciptakan celah bagi praktik korupsi dan ketidakadilan dalam menjalankan usaha. “Regulasi yang terlalu rumit bukan hanya menghambat investasi, tetapi juga berpotensi membuka ruang penyimpangan,” ujarnya. Oleh karena itu, deregulasi tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk membawa Indonesia menuju iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif.
Tuntutan untuk Membantu Pengusaha
Sebagai tambahan, Prabowo menekankan bahwa pemerintah harus memberikan dukungan yang lebih kepada pengusaha yang ingin berinvestasi, sementara tetap melakukan penegakan hukum bagi mereka yang berusaha melakukan pelanggaran. “Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal, kita tertibkan. Tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu,” ucapnya, menegaskan sikap tegas bahwa dukungan harus diberikan kepada yang berkomitmen untuk berkembang secara positif.
Kebijakan deregulasi ini diharapkan akan menciptakan daya tarik baru bagi investor domestik dan internasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap iklim investasi di Indonesia. Dengan latar belakang pandemi yang telah mengguncang ekonomi global, langkah ini menjadi lebih krusial untuk memulihkan dan memperkuat posisi Indonesia di peta ekonomi dunia.
Romantika Sejarah Regulasi di Indonesia
Dari perspektif sejarah, Indonesia telah lama berjuang dengan regulasi yang kompleks. Sejak awal reformasi, banyak perubahan kebijakan dilakukan untuk menarik investasi. Namun, dalam praktiknya, sering kali ada tumpang tindih dan ambiguitas dalam regulasi yang dikeluarkan. Kurangnya koordinasi antar lembaga dan birokrasi yang berbelit justru sering kali menciptakan hambatan tambahan bagi investasi yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan nasional.
Ketika membandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia yang telah berhasil menciptakan sistem perizinan yang efisien, sangat jelas bahwa langkah-langkah nyata harus segera diambil untuk menata ulang struktur regulasi di Indonesia. Melalui pendapat para ahli dan pembentukan satuan tugas khusus, diharapkan upaya deregulasi ini akan mengurangi tumpang tindih perizinan dan mengoptimalkan proses untuk menarik minat investor.
Sebagai penutup, adanya pernyataan Prabowo mencerminkan harapan baik bagi pelaku usaha serta sinyal kuat dari pemerintah tentang komitmen untuk mengoptimalkan iklim usaha di Indonesia. Langkah ini bukan hanya sekadar perubahan peraturan, tetapi juga upaya untuk menyatukan komitmen nasional dalam menciptakan ekonomi yang lebih produktif dan inovatif.
