Jakarta, Maret.id — Kebijakan manasik kesehatan haji dirancang sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesiapan fisik jemaah. Kebijakan ini juga diselaraskan dengan standar kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
Mahdalena menilai bahwa manasik kesehatan harus berfungsi sebagai filter utama untuk memastikan asas istitaah jemaah terpenuhi. Program ini tidak boleh sekadar menjadi formalitas, melainkan harus berfungsi untuk menekan angka kedaruratan medis dan kematian jemaah Indonesia di Tanah Suci.
“Kami mendukung langkah penerapan program manasik kesehatan haji mulai 2027. Program ini harus benar-benar memastikan bahwa jemaah yang berangkat dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat istitaah,” tutur Mahdalena, Legislator PKB.
Ia menambahkan bahwa keuntungan dari deteksi dini melalui manasik kesehatan adalah waktu yang cukup bagi tim medis untuk memberikan intervensi dan perawatan bagi calon jemaah yang memiliki riwayat penyakit bawaan. Materi manasik pun diminta untuk komprehensif, mencakup edukasi tentang manajemen obat, gizi, latihan fisik, serta pencegahan dehidrasi ekstrem dan infeksi saluran pernapasan.
“Program tersebut harus disusun secara menyeluruh dengan menempatkan perlindungan kesehatan sebagai prioritas,” imbuh Mahdalena. Ia juga menekankan pentingnya kebiasaan berolahraga secara rutin dan pola makan sehat bagi jemaah sebelum keberangkatan.
Legislator asal NTB ini menegaskan bahwa standardisasi manasik kesehatan harus didistribusikan secara masif sebagai pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Menurutnya, keberhasilan menekan angka mortalitas haji bergantung pada kesamaan ketegasan seluruh penyelenggara dalam menegakkan aturan kelayakan terbang jemaah.
“Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Dengan demikian, manasik kesehatan tidak hanya menjadi program seremonial,” tutupnya.
