Koalisi Sipil: Pembubaran Nobar Film Pesta Babi Adalah Serangan terhadap Kebebasan Berpendapat!
Jakarta, Maret.id — Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari beberapa organisasi, termasuk Centra Initiative, Imparsial, Raksha Initiative, DeJure, Indonesia Risk Center (IRC), dan Human Rights Working Group (HRWG), baru-baru ini mengeluarkan pernyataan tegas mengenai intervensi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kegiatan pemutaran film. Kegiatan tersebut adalah pemutaran film karya Dandhy Laksono yang dibubarkan oleh TNI, sebuah tindakan yang mereka nilai sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.
Pernyataan dari Al Araf, perwakilan dari Centra Initiative, menegaskan bahwa peran TNI sebagai institusi pertahanan negara tidak seharusnya melibatkan diri dalam urusan sipil. Menurutnya, larangan terhadap pemutaran film merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin dalam UUD 1945. “Pelarangan ini merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat yang dijamin UUD 1945,” ujarnya dalam keterangan pers pada 13 Mei 2026.
Ancaman Terhadap Ruang Demokrasi
Koalisi ini mengungkapkan keprihatinan mengenai semakin sempitnya ruang demokrasi di Indonesia. Mereka melihat tindakan TNI sebagai tanda bahwa intervensi militer dalam kehidupan sipil semakin parah. Film, sebagai salah satu bentuk seni dan budaya, seharusnya dilindungi berdasarkan konstitusi serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi, termasuk melalui medium karya seni.
Mereka juga mengingatkan bahwa Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap individu untuk mencari, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. “Pemutaran film dan karya seni ini murni menjadi urusan sipil, sehingga pelarangan ini telah melampaui kewenangan TNI itu sendiri,” tandas pernyataan tersebut.
Tindakan yang Diperlukan
Koalisi tersebut mendesak evaluasi yang menyeluruh serta tindakan tegas terhadap aparat yang terlibat dalam pembubaran kegiatan pemutaran film tersebut. Tindakan tegas dianggap penting agar TNI tidak melampaui batas hak dan kewenangannya serta tidak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap kebebasan sipil yang dimiliki oleh masyarakat.
Isu ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dalam melindungi kebebasan berekspresi di Indonesia. Dalam konteks ini, pendapat dari para ahli hak asasi manusia diperlukan untuk memberikan pencerahan mengenai tanggung jawab dan batasan setiap institusi, termasuk TNI, dalam kehidupan publik. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat jaminan kebebasan berpendapat agar pelanggaran hak tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Peristiwa ini menciptakan refleksi mendalam mengenai interaksi antara militer dan masyarakat sipil, serta bagaimana sejarah Indonesia, yang kerap kali dibayangi oleh rezim otoriter, memberikan konteks bagi perkembangan kebebasan sipil saat ini. Di tengah dinamika global yang menuntut transparansi dan partisipasi publik, sangat penting bagi semua elemen masyarakat untuk bersuara dan melindungi hak kebebasan berekspresi, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang lebih demokratis dan inklusif.
