Jakarta, Maret.id — Kepala Riset Lembaga Survei KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah, mengungkapkan bahwa 66 persen responden mendukung penerapan jalur domisili dalam SPMB 2026.
“Secara umum, dua dari tiga responden setuju dengan adanya jalur domisili. Namun, rata-rata nilai 6,71 menunjukkan dukungan yang tidak terlalu kuat,” kata Ashma saat memaparkan temuan survei yang ditayangkan di YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI.
Dia menambahkan, masih ada 34 persen responden yang menolak penerapan jalur tersebut. Hal ini mencolok mengingat prinsip serupa telah diterapkan dalam sistem penerimaan murid baru selama sembilan tahun.
“Dukungan yang lebih banyak tidak berarti tanpa penolakan. Ada 34 persen responden yang resisten terhadap jalur domisili dalam SPMB ini,” imbuhnya.
Ashma menjelaskan bahwa dukungan sebagian besar responden didasari pada pertimbangan jarak sekolah dari rumah. Orang tua merasa jalur ini dapat mengurangi biaya transportasi sekaligus memberikan kesempatan lebih bagi warga sekitar sekolah.
“Mereka berharap ini dapat meringankan biaya dan memberi kesempatan yang lebih fair bagi warga setempat,” tegas Ashma.
Namun, sekolompok orang tua menilai jalur domisili justru merugikan anak-anak berprestasi yang tinggal jauh dari sekolah berkualitas. “Bagi yang menolak, jalur ini dianggap merugikan anak berprestasi,” ujarnya.
Survei KedaiKOPI juga menunjukkan persepsi kuat tentang sekolah favorit di kalangan masyarakat. Sebanyak 80,2 persen responden berpandangan masih ada sekolah-sekolah yang menjadi incaran banyak orang tua.
“Persepsi terhadap sekolah favorit ini berkontribusi pada rendahnya penerimaan terhadap jalur domisili,” jelas Ashma.
Orang tua juga khawatir mengenai aspek teknis dalam pelaksanaan SPMB. Salah satu kekhawatiran utama adalah akurasi sistem dalam menentukan lokasi rumah dan jarak ke sekolah.
“Sebanyak 71,8 persen orang tua merasa ragu terhadap akurasi sistem tersebut,” kata Ashma.
Dia menekankan pentingnya menanggapi khawatir ini, terutama bagi mereka yang berencana mendaftar melalui jalur domisili atau zonasi.
Potensi kecurangan dalam proses SPMB juga menjadi perhatian. Ashma mengungkapkan, sebagian responden mencemaskan adanya titipan orang dalam, manipulasi dokumen, sampai jual beli kursi.
“Kecurangan ini adalah pekerjaan rumah untuk pelaksanaan SPMB di 2026,” ujarnya.
Di sisi lain, orang tua menganggap sekolah swasta sebagai beban ekonomi. Survei mencatat bahwa 78,6 persen responden merasa biaya masuk dan SPP sekolah swasta lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri.
Merespons temuan tersebut, KedaiKOPI merekomendasikan agar pemerintah memperkuat sosialisasi teknis pendaftaran dan menjelaskan substansi tujuan SPMB.
“Kami sarankan agar substansi tujuan SPMB dikuatkan, terutama kaitannya dengan jalur domisili,” imbuh Ashma.
Survei dilaksanakan antara 14-22 Juni 2026, melibatkan 585 responden yang merupakan orang tua atau wali calon murid SD hingga SMA yang berencana mendaftar ke sekolah negeri. Data dikumpulkan secara daring melalui metode Computer Assisted Self Interview (CASI).
