Jakarta, Maret.id — Bendahara Negara menilai bahwa megaproyek pusat keuangan dunia tidak akan berjalan optimal jika dipaksakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena keterbatasan lahan yang ada.
“Bisa jadi tidak memungkinkan, terlalu sempit di sana,” tegas Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 3 Juli 2026. Meskipun IKN dicoret dari daftar utama, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan final mengenai lokasi pembangunan kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), yang saat ini masih dalam tahap kajian mendalam.
Pulau Bali kini dianggap sebagai salah satu kandidat kuat, bersama beberapa wilayah strategis lainnya, yang dinilai memiliki daya tarik besar bagi investor global. “Jadi, saat ini masih dibahas. Ada alternatif, mungkin beberapa di Bali, tetapi bisa juga beberapa titik lain. Yang jelas, kami akan mencari tempat yang paling nyaman untuk investor internasional,” jelas Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa pengembangan pusat keuangan ini tidak harus dimulai dari membangun lahan baru dan infrastruktur dari nol. Kementeriannya sedang mempertimbangkan opsi untuk memanfaatkan kawasan yang sudah mapan atau membangun fasilitas pendukung di lokasi baru yang dinilai memiliki potensi yang baik.
“Untuk enclave itu perlu pembangunan tertentu, mungkin sebagian infrastruktur dasar. Kita akan lihat nantinya apakah akan menggunakan tempat yang sudah ada infrastrukturnya atau tidak. Jadi, semuanya masih terbuka untuk berbagai lokasi,” pungkasnya.
