Jakarta, Maret.id — Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menilai perdebatan mengenai safari politik Presiden Joko Widodo dengan atribut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah hal yang wajar dalam konteks demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa energi politik seharusnya difokuskan pada pengawalan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Politik harus berbicara tentang substansi, bukan sekadar simbol. Yang terjadi sekarang adalah perang simbol yang dangkal, sementara masalah substantif seperti warisan tata kelola di Rempang-Galang hampir tidak tersentuh,” kata Iskandar.
Proyek Rempang Eco-City yang diluncurkan di era pemerintahan Jokowi, menurutnya, menyisakan berbagai masalah tata kelola. Proyek ini dipromosikan sebagai investasi senilai Rp174 triliun yang diharapkan dapat membuka puluhan ribu lapangan kerja.
Iskandar juga menyoroti hasil temuan Ombudsman RI yang mengindikasikan adanya dugaan maladministrasi dalam proyek tersebut. Masalah tersebut mencakup status hukum lahan yang tidak jelas, pengabaian keberadaan Kampung Tua, percepatan proyek tanpa persiapan yang memadai, serta penyelesaian penolakan warga yang menciptakan ketidakpercayaan kepada pemerintah.
“Ini bukan sekadar kegagalan teknis. Ini adalah kegagalan tata kelola yang terstruktur. Negara bergerak cepat untuk investor, tetapi melambat bagi rakyat. Narasi investasi mungkin digembar-gemborkan, tetapi fondasi hukum dan sosialnya sangat lemah,” tegasnya.
Iskandar menegaskan bahwa PDIP seyogianya mengarahkan kritiknya kepada warisan kebijakan pemerintah Jokowi ketimbang berdebat soal atribut partai. “Jika PDIP ingin mengkritik Jokowi, kritisilah warisan kebijakannya. Bantu warga Rempang mendapatkan kepastian hukum, dorong audit BPK, tindak lanjuti rekomendasi Ombudsman, dan buka dokumen publik untuk menjaga transparansi. Itulah kritik yang sehat,” ujarnya.
Di sisi lain, PSI juga diharapkan tidak hanya membalas kritik dengan sindiran politik. Iskandar menjelaskan bahwa pembelaan terhadap Jokowi seharusnya didasarkan pada data yang menyangkut realisasi investasi, penyelesaian hak masyarakat, dan tindak lanjut rekomendasi Ombudsman.
“Jika PSI benar-benar ingin membela Jokowi, jawablah kritik dengan data dan realisasi. Tunjukkan bahwa investasi berjalan, hak warga telah diselesaikan, dan rekomendasi Ombudsman sudah ditindaklanjuti. Jangan hanya balas dengan sindiran,” tegasnya.
Iskandar juga mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mewarisi pola pembangunan yang mengedepankan narasi investasi tanpa disertai kepastian hukum dan penyelesaian konflik agraria.
“Demokrasi tidak membutuhkan perang simbol yang dangkal. Rakyat tidak hidup dari simbol politik, tetapi dari tanah, rumah, pekerjaan, kepastian hukum, dan rasa aman yang disediakan negara,” pungkas Iskandar.
