Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden mengenai Tata Kelola Terpadu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Merah Putih.
Rieke menilai Perpres tersebut penting sebagai payung hukum untuk memastikan program dapat berjalan dengan profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan. “Perpres tersebut menjadi landasan tunggal penyelenggaraan program secara profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa KDKMP merupakan instrumen strategis untuk melaksanakan mandat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberhasilan KDKMP, menurutnya, tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang dibentuk, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang dapat menjamin kepastian hukum dan melindungi sumber daya manusia.
Rieke mencatat bahwa saat ini terdapat berbagai masalah dalam regulasi, termasuk fragmentasi, tumpang tindih kewenangan, dan belum terintegrasinya sistem data dan pengawasan. “Jika pemerintah serius menjadikan KDKMP sebagai instrumen pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, maka arsitektur regulasinya harus dibangun dalam satu regulasi yang utuh,” tegasnya.
Ia juga mengeluarkan tiga rekomendasi untuk perbaikan. Pertama, mendukung penerbitan Peraturan Presiden yang mengintegrasikan kelembagaan, pengadaan SDM, pembangunan sarana dan prasarana, pembiayaan, dan pengawasan.
Kedua, ia merekomendasikan untuk menjadikan Kementerian Koperasi sebagai kementerian penanggung jawab utama penyelenggaraan program dan mengintegrasikan seluruh data melalui Satu Dashboard Koperasi Nasional.
Ketiga, ia menekankan perlunya kepastian hukum bagi SDM dan penguatan sistem pengawasan berbasis risiko. “KDKMP harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat yang profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai amanat konstitusi,” imbuh Rieke.
