Jakarta, Maret.id — Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menetapkan status siaga bencana kekeringan. Ini sebagai respons terhadap banyaknya daerah yang mengalami kekeringan serta kekurangan air bersih pada musim kemarau saat ini.
Penetapan status ini tertuang dalam Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 100.3.3.2/185/KEP/013/2026 dan berlaku selama enam bulan, tergantung pada kondisi di lapangan.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan kebutuhan air bersih bagi warga di desa terdampak. “Penetapan status kekeringan ini juga sebagai langkah awal agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat oleh instansi terkait,” ujar Fauzi di Sumenep, Sabtu (4/7/2026).
Pemkab Sumenep juga melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta organisasi perangkat daerah lainnya sebagai langkah antisipasi. Menurut Bupati, salah satu prioritas adalah penyaluran air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan.
Fauzi menekankan kepada seluruh kepala desa untuk lebih responsif dalam memantau kondisi wilayah masing-masing. Pemerintah desa diminta segera melaporkan jika terjadi kekeringan yang berdampak pada kebutuhan air bersih atau sektor pertanian.
“Dengan penetapan status ini, kami juga meminta para kepala desa harus lebih cepat dalam menyampaikan laporan apabila ada desa yang mengalami kekeringan,” imbuh Fauzi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep.
Lebih lanjut, Fauzi menyatakan bahwa penetapan status siaga darurat ini merupakan tindak lanjut terhadap prakiraan musim kemarau dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Lampiran keputusan bupati mencatat bahwa ada 76 desa di 19 kecamatan yang dipetakan berpotensi mengalami kekeringan dengan kategori kering kritis, langka, kering langka terbatas, dan kering langka kritis.
