Jakarta, Maret.id — Banjir menahun di kawasan Bengawan Jero kembali menjadi sorotan masyarakat di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Lamongan. Warga mendesak pemerintah untuk tidak hanya memberikan janji, tetapi juga segera melaksanakan program normalisasi sungai.
Desakan ini disampaikan saat Anggota DPRD Kabupaten Lamongan dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Umar Buwang, melaksanakan Reses Tahap II. Wilayah yang terdampak termasuk Kecamatan Sekaran, Karanggeneng, Maduran, Sukodadi, serta Kalitengah dan Turi, yang menjadi lokasi paling parah.
“Masyarakat masih terus menagih janji pemerintah untuk segera merealisasikan program normalisasi sungai yang selama ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir,” kata Buwang, Minggu (5/7/2026).
Banjir yang diakibatkan oleh luapan Bengawan Jero tidak hanya menjadi genangan musiman, tetapi juga ancaman serius bagi kehidupan warga. “Pendangkalan sungai yang parah dan belum optimalnya sistem drainase menjadi akar masalah utama yang terus berulang setiap tahun tanpa solusi permanen,” tegasnya.
Kerugian signifikan dirasakan oleh masyarakat di berbagai sektor, termasuk pertanian, infrastruktur, dan ekonomi lokal. “Lahan sawah dan tambak warga kerap terendam hingga memicu gagal panen. Kerusakan jalan pasca-banjir mengganggu mobilitas harian, dan aktivitas pasar terhambat akibat akses pemukiman yang terisolasi,” tutur Buwang.
Selain menuntut normalisasi sungai sebagai solusi jangka panjang, warga juga mendesak perbaikan jalan yang rusak akibat banjir. “Masyarakat di wilayah Dapil IV meminta perbaikan jalan pasca-banjir serta adanya pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah terdampak,” ucapnya.
Melalui forum reses, Buwang menekankan komitmennya untuk menjadikan aspirasi warga sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa penanganan masalah Bengawan Jero tidak dapat ditunda lagi dan membutuhkan sinergi lintas sektoral.
“Warga menginginkan langkah nyata dari pemerintah daerah bersama pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan Bengawan Jero. Sehingga persoalan banjir yang telah berlangsung bertahun-tahun ini dapat segera teratasi,” kata Buwang.
Mardi, salah satu tokoh masyarakat dari Kecamatan Kalitengah, menyatakan bahwa masyarakat setempat sudah sangat lelah dengan keadaan ini. “Banjir di sini bukan lagi sekadar genangan, tapi sudah membunuh ekonomi kami. Kami tidak butuh janji politik atau sekadar peninjauan lokasi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penanganan sementara, seperti bantuan logistik saat banjir, tidak menyelesaikan akar masalah. “Kami butuh kepastian infrastruktur yang kokoh agar bisa bekerja dengan tenang tanpa bayang-bayang banjir susulan,” imbuh Mardi.
Bola panas penanganan banjir kini berada di tangan pemerintah. Masyarakat Lamongan menanti kepastian apakah anggaran dan kebijakan ke depan akan berfokus pada keselamatan dan kesejahteraan mereka atau membiarkan masalah ini berulang kembali.
