Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa program literasi digital harus bertransformasi. Ia menyampaikan bahwa pendekatan saat ini tidak lagi terbatas pada pengenalan dasar internet atau penggunaan perangkat digital.
“Kita perlu meningkatkan kompetensi masyarakat dengan program literasi digital yang lebih kontekstual dan relevan,” tuturnya. Nezar menambahkan bahwa perombakan strategi ini berdasarkan evaluasi mendalam dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terhadap kegiatan literasi yang berlangsung hampir satu dekade.
“Evaluasi ini sudah final, dan kita tidak akan melanjutkan program seperti yang lama,” sambung Nezar. Fokus baru program ini adalah melatih masyarakat dalam mengenali dan memverifikasi informasi, serta menangkal bencana informasi dan hoaks yang semakin masif dengan perkembangan kecerdasan buatan.
Selain itu, masyarakat diminta untuk memahami cara kerja teknologi baru agar bisa memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Ini diharapkan dapat mendukung perkembangan sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial.
Penguatan literasi keamanan siber menjadi perhatian serius di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN, Satryo Suryantoro, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ketahanan digital.
“Keberhasilan literasi keamanan siber tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja,” kata Satryo. Ia menekankan bahwa keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, termasuk kementerian, pemerintah daerah, penegak hukum, dunia pendidikan, serta masyarakat sangat diperlukan.
Kolaborasi ini, imbuhnya, menjadi kunci dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang semakin meningkat. Ancaman tersebut kini mulai memanfaatkan teknologi AI dan berbagai metode serangan digital, seperti phishing dan disinformasi yang sistematis.
