Jakarta, Maret.id — Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), Dr. Amin Mudzakir, menyampaikan kritik terhadap pengertian civil society yang dianut oleh PBNU.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Holaqoh Muktamar bertajuk “Quo Vadis NU” di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam, 4 Juli 2026. “Padahal secara faktual sebenarnya NU itu bagian dari negara,” ujar Amin dikutip dari siaran ulang kanal Youtube Pesantren Ciganjur, pada Minggu, 5 Juli 2026.
Ia menekankan bahwa definisi civil society perlu di-redefinisi, agar tidak hanya menjadi entitas penerima dana hibah tanpa adanya pengelolaan dan transparansi yang jelas. “Kader-kader, kader-kader yang apa, kader-kader di IPPNU, di PMII, di Ansor, macam-macam itu yang masih muda-muda ini bisa masuk ke dalam negara, bukan dari pintu masuk elektoral gitu loh,” tuturnya.
Amin juga mengungkapkan keprihatinan bahwa pemberdayaan kader NU cenderung terfokus pada arena pemilihan umum, sementara akses di sektor profesional-teknokratis masih terbatas. “Selama ini kan selalu ngantrinya di, di elektoral. Dan itu banyak tipu-tipunya gitu loh, banyak akal-akalannya,” ucapnya.
Ia mendorong agar PBNU tidak menjadikan gaya-gaya politis sebagai patokan dalam pemberdayaan kader di pemerintahan. “Nah, ini birokrasi ini harus kita kemukakan, harus kita tampakkan sebagai salah satu, tidak hanya alternatif, bahkan mungkin juga pintu pokok untuk memastikan jawaban Quo Vadis NU ini,” jelasnya.
Amin menekankan pentingnya isu-isu ini untuk diperhatikan dalam Muktamar mendatang. “Saya kira itu. Jadi, pokok-pokok ini mungkin sepele tapi saya ingin terus sampaikan sebagai salah satu isu yang penting,” sambungnya.
