Jakarta, Maret.id — Di tengah dinamika politik yang berkembang, Efatha Filomeno Borromeu Duarte, dosen Ilmu Politik Universitas Udayana dan pendiri Malleum Iustitiae Institute, mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Ia berpendapat bahwa kebijakan ini seharusnya dipahami dalam konteks keamanan komprehensif dan strategi nasional yang lebih luas. Menurut Efatha, tindakan tersebut bukanlah langkah represif, tetapi representasi kehadiran negara dalam melindungi infrastruktur kognitif yang fundamental bagi ketahanan bangsa.
“Ini bukan tentang membenci kelompok tertentu. Ini tentang negara yang sedang menjalankan fungsi early warning system terhadap disrupsi nilai yang berpotensi menurunkan social cohesion kita secara gradual,” tegas Efatha.
Ia menambahkan, konsep ini mencerminkan hubungan yang sehat antara negara dan masyarakat. Dalam pandangannya, ancaman terhadap negara kini bersifat kompleks, bukan lagi linear dan konvensional.
“Ketika kita berbicara tentang ketahanan kognitif, kita sedang membahas kemampuan bangsa untuk bertahan dari gempuran informasi dan propaganda lintas batas,” imbuh Efatha.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini menunjukkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang juga memiliki batasan normatif dalam kebijakan pertahanannya. “Banyak negara di Eropa pun mulai membatasi arus nilai yang dianggap mengganggu kohesi sosial,” sambungnya.
Efatha juga menyoroti pentingnya memahami bonus demografi Indonesia, yang didominasi oleh penduduk usia produktif dan digital native. “Ini adalah kekuatan besar; di sisi lain, ini adalah kerentanan jika tidak dikelola dengan pendekatan terpadu,” jelasnya.
Ia memperingatkan bahwa Generasi Z dan milenial paling terpapar perang algoritma yang dapat menggeser preferensi nilai mereka. “Jika kita abai, bonus demografi yang kita banggakan bisa berubah menjadi disaster demografi dalam 15 tahun ke depan,” tegasnya.
Efatha menilai bahwa memasukkan isu ini ke dalam matriks pertahanan nirmiliter adalah langkah preventif yang penting. “Pak Prabowo tidak menunggu sampai keadaan darurat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki visi jangka panjang yang jarang dimiliki oleh pemimpin di kawasan ini,” pungkasnya.
